Bertemu PBNU, AHY Ungkap PD Tolak RUU HIP

Bertemu PBNU, AHY Ungkap PD Tolak RUU HIP
Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/6/2020) (Foto: istimewa)
Carlos KY Paath / WM Kamis, 25 Juni 2020 | 20:08 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/6/2020). AHY menyatakan pihaknya memohon doa restu dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

AHY juga meminta saran dan masukan atas isu-isu kebangsaan. Tujuan AHY sowan ke PBNU juga dalam rangka berbagi pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU usul inisiatif DPR telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan berbangsa.

"Salah satu permasalahan bangsa terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya," kata AHY.

AHY mengungkapkan, setidaknya ada empat alasan penolakan RUU HIP. Pertama, kehadiran RUU HIP akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab ideologi Pancasila merupakan landasan pembentukan konstitusi.

Melalui RUU HIP, lanjut AHY, justru Pancasila diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang (UU). "Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila, justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila," ucap AHY.

AHY menambahkan, RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila. Selanjutnya berpotensi menjadi "alat kekuasaan" yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.

Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsideran’ dalam perumusan RUU HIP ini. "Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan," kata AHY.

Ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP. "Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," tambah AHY.

Keempat, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya. "Secara khusus, saya pun mengapresiasi NU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para Kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja)," terang AHY.

AHY pun menyebut, "Bagi Partai Demokrat, NU adalah garda terdepan perjuangan Islam yang moderat, dan nilai-nilai wasathiyyah ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang moderat dan nasionalis-religius. Insyaallah akan selalu istiqamah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan. Nilai-nilai itulah yang membuat adanya chemistry diantara Partai Demokrat dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontribusi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia."

Hadir dalam pertemuan dari jajaran PBNU yakni Ketum Said Aqil Siroj, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Robikin Emhas, Wakil Sekjen Ishfah Abidal Aziz, dan Sekretaris Lembaga Perekonomian Arif Marbun.

Sementara AHY didampingi Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan, serta Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh.



Sumber: BeritaSatu.com