Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Petinggi Fraksi PAN Minta Pimpinan DPR Gelar Rapat Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Rabu, 24 Juni 2020 | 13:04 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mendesak agar Pimpinan DPR segera meminta dilaksanakan rapat agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Fraksi PAN mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut sekaligus mencabut dari program legislasi nasional," kata Saleh, Rabu (24/6/2020).

Kata Saleh, walau dahulu pihaknya setuju membahas RUU itu, namun tetap ada catatan akibat tidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran. Fraksi PAN ketika itu menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideren. Bahkan Fraksi PAN dengan tegas menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika catatan khusus itu tidak diindahkan.

"Tidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik," ujar Saleh.

Lalu, Fraksi PAN telah mendengar dan mengkaji secara mendalam pendapat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait RUU HIP tersebut. Dari kajian yang dilakukan, Fraksi PAN berkesimpulan bahwa melanjutkan pembahasan RUU tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. Apalagi saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan.

Kata Saleh, Fraksi PAN memang menghargai keputusan pemerintah yang menyatakan agar pembahasan RUU HIP tersebut ditunda dan seluruh potensi yang ada difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19. Dalam pandangan Fraksi PAN, keputusan pemerintah tersebut sekaligus adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan.

"Jika pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR," katanya.

Saleh mengatakan pihaknya menilai RUU HIP tidak diperlukan. Sebab upaya menyosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain, termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, OKP, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi Apresiasi Kepala Daerah yang Berhasil Tekan Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil menekan angka kasus positif dan kematian akibat virus corona.

POLITIK | 24 Juni 2020

Jokowi Lantik DPP dan Dewan Pertimbangan LVRI

Mayjen Purn TNI Purn Saiful Sulun sebagai dilantik sebagai Ketua Umum DPP LVRI.

POLITIK | 24 Juni 2020

Hinca Pandjaitan: Pak Luhut Respek Terhadap Mas Ibas dan Keluarga Besar SBY

Menurut Hinca wejangan dari Luhut tentu akan berdampak positif bagi Ibas untuk terus berkarya di dunia politik, terutama di jalur legislatif.

POLITIK | 23 Juni 2020

Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Bansos Covid-19

Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

POLITIK | 23 Juni 2020

Mendagri: Bawaslu Harus Menjadi Wasit Netral

Harapan mendagri agar bawaslu menjadi wasit yang adil dan jujur untuk mendapatkan proses Pilkada yang adil, jujur dan berkualitas.

POLITIK | 23 Juni 2020

Menpan RB Akui Tidak Mudah Menjaga Netralitas ASN

Pengaruh ASN cukup besar untuk dijadikan alat mendulang suara.

POLITIK | 23 Juni 2020

Mahfud: Covid dan Hoaks Tantangan Pilkada 2020

Mahfud MD menjelaskan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid 19 harus diambil karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini berakhir.

POLITIK | 23 Juni 2020

Ada Wacana Plkada Serentak 2022 dan 2023 Digabung ke 2027

Ide itu dipicu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember 2020, di tengah situasi tak normal akibat pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 Juni 2020

PDIP Identifikasi Potensi Pangan di Daerah

Desa memiliki potensi penyembuhan paling kuat karena memiliki alat produksi, tanah, pertanian, sumber daya manusia.

POLITIK | 23 Juni 2020

Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Pilkada 2020

Pelibatan pengamanan Polri sesuai dengan ketentuan yakni 2/3 personel.

POLITIK | 23 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS