Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendagri: Bawaslu Harus Menjadi Wasit Netral

Selasa, 23 Juni 2020 | 20:54 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjadi wasit yang objektif dan netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu untuk mendapatkan proses Pilkada yang adil, jujur dan berkualitas.

"Kami berharap pada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi Pilkada ini adalah wasit. Kami berharap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral,” kata Tito dalam acara peluncuran pengawasan dan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca Juga: Mendagri: Pilkada Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah

Mantan Kapolri ini berharap, pesta demokrasi pada 270 daerah ini menonjolkan isu penanganan Covid-19. Dengan demikian, berbagai isu-isu primordial seperti menguatnya politisasi isu suku, ras dan agama (Sara) tidak terjadi.

"Jika isu besarnya adalah masalah efektivitas daerah dalam menangani Covid dan dampak sosialnya, maka akan dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang bisa menjadi primordial. Atau yang sering kali menjadi masalah atau konflik dalam Pilkada, masalah suku, ras, keagamaan. Isu ini bisa tertekan dengan adanya isu tentang penanganan Covid dan dampak sosialnya,” ujar Tito.

Dia mendorong peserta Pilkada, baik petahana maupun penantang untuk mengedepankan isu-isu yang berkenaan dengan penanganan Covid-19 dalam merebut hati masyarakat. Para peserta dapat beradu gagasan, ide, berlomba dalam inovasi penanganan Covid-19 serta dampaknya.

"Adu gagasan untuk menekan penyebaran Covid, nanti akan dinilai oleh masyarakatnya apakah mampu atau tidak menangani Covid,” tutup Tito.

Sementara anggota Bawaslu M Afifuddn mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, pandemi Covid-19 menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 meningkat. Pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada 2020 mutakhir per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. 27 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa. Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Selain itu, 146 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemi dan 88 kabupaten kota ada dalam titik rawan rendah. "Aspek yang diukur dalam konteks pandemi adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19," jelas Afif.

Hal lain yang juga menonjol dalam situasi pandemi adalah konteks infrastruktur daerah. Dalam konteks ini, Bawaslu mengukur dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten/kota yang rawan rendah.

Peta Kerawanan

Ada 117 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang. Kemudian ada 14 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Kabupaten Malinau, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Siak, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kaimana.

Baca Juga: Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020

Bawaslu juga memutakhirkan kerawanan pada konteks politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tingkat kabupaten/kota. Aspek yang diukur dalam konteks ini adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.

Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, 50 kabupaten/kota ada dalam kerawanan tinggi pada konteks politik, 211 kabupaten/kota dalam kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang rawan rendah. Beberapa daerah yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

Adapun dalam konteks sosial, Bawaslu mengukur aspek gangguan keamanan (seperti bencana alam dan bencana sosial) serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Dalam konteks ini, 40 kabupaten/kota ada pada titik rawan tinggi dan 221 kabupaten/kota rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah terindikasi rawan rendah.

Beberapa kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Adapun pada tingkat provinsi, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tiga daerah terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Sedangkan dua provinsi terindikasi rawan rendah dalam konteks pandemi, yaitu Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Dan empat provinsi ada pada titik rawan sedang, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jambi.

Sedangkan dalam konteks infrastruktur daerah, semua provinsi yang menyelenggarakan pilkada berada pada titik rawan tinggi. Dalam konteks politik, tujuh provinsi terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jami, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah ada dalam kerawanan sedang.

Dalam konteks sosial, tujuh provinsi ada dalam kerawanan sedang, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, ada dalam kerawanan sedangm yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menpan RB Akui Tidak Mudah Menjaga Netralitas ASN

Pengaruh ASN cukup besar untuk dijadikan alat mendulang suara.

POLITIK | 23 Juni 2020

Mahfud: Covid dan Hoaks Tantangan Pilkada 2020

Mahfud MD menjelaskan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid 19 harus diambil karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini berakhir.

POLITIK | 23 Juni 2020

Ada Wacana Plkada Serentak 2022 dan 2023 Digabung ke 2027

Ide itu dipicu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember 2020, di tengah situasi tak normal akibat pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 Juni 2020

PDIP Identifikasi Potensi Pangan di Daerah

Desa memiliki potensi penyembuhan paling kuat karena memiliki alat produksi, tanah, pertanian, sumber daya manusia.

POLITIK | 23 Juni 2020

Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Pilkada 2020

Pelibatan pengamanan Polri sesuai dengan ketentuan yakni 2/3 personel.

POLITIK | 23 Juni 2020

Kritik Adian Terhadap Menteri BUMN Dianggap Tidak Tepat

Kritikan Adian terhadap Erick Thohir dianggap cara ekstra parlementer kendati dirinya berstatus sebagai anggota DPR.

POLITIK | 23 Juni 2020

MK Gerindra Belum Putuskan Nasib Arief Poyuono

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda lanjutan pendalaman oleh anggota majelis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

POLITIK | 23 Juni 2020

Wapres Ma'ruf Amin Raih Gelar Doktor Kehormatan Ekonomi Syariah dari UMI Makassar

Wapres Ma'ruf Amin menerima penganugrahan doktor honoris causa dalam bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen Syariah.

POLITIK | 23 Juni 2020

Arief Poyuono Disidang Gerindra soal Pernyataan Isu PKI Dimainkan "Kadrun"

Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube, Arief Poyuono menyebut isu kebangkitan PKI adalah isu bohong yang dimainkan para kadrun.

POLITIK | 23 Juni 2020

Komisi II dan Kemdagri Setuju Rancangan Peraturan KPU soal Pilkada 2020

Komisi II DPR juga meminta Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggaraan pilkada.

POLITIK | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS