Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kritik Adian Terhadap Menteri BUMN Dianggap Tidak Tepat

Selasa, 23 Juni 2020 | 12:10 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesa Adi Prayitno menanggapi kritik yang dilontarkan anggota Komisi I DPR RI Adian Napitupulu yang belakangan ini tidak hanya ramai menghiasi perbincangan publik di media sosial, tetapi juga bahan konsumsi elite.

Adian Napitupulu diketahui melontarkan sejumlah kritikan dan mempertanyakan beberapa hal terhadap kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir salah satunya terkait kenaikan utang BUMN. Dia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun.

Atas kritik Adian tersebut, Adi mempertanyakan kapasitas Adian melakuan kritik itu kapasitasnya sebagai siapa, sehingga publik bisa menilai apakah hal itu murni kritik atau hanya sebatas intrik belaka.

“Saya sebagai orang yang berada di luar bertanya, pertanyaan (kritik) itu atas nama siapa, atas nama DPR, Partai atau pribadi. Karena selama ini Adian ini melekat sebagai seorang pejabat negara dan sebagai aktivis Partai," ujar Adi, Selasa (23/6/2020).

Adi menyayangkan cara-cara yang dilakukan Adian itu bukan cerminan pejabat negara yang dibatasi oleh tugas, pokok dan fungsinya. Menurutnya, cara mengkritik yang digunakan oleh Adian melalui surat terbuka, rilis-rilis atau pernyataan sikap yang disebarkan kepada khalayak ramai serta media merupakan gaya seorang aktivis jalanan atau ekstra parlementer bukan memanfaatkan fungsinya sebagai anggota dewan.

“Adian tidak bisa menggunakan cara-cara aktivis menggunakan cara-cara extra parlementer untuk mengkritik Erick Thohir gunakan saja fungsinya sebagai anggota dewan,” urainya.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, dalam konteks hubungan Legislatif dan Eksekutif ada instrumen sendiri dalam bernegara, contohnya, jika didapat permasalahan kebijakan pemerintah Adian sebagai anggota DPR bisa melakukan undangan secara formal misalnya seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Adian kalau mau mengkritik Erick, untuk mempertanyakan sejumlah hal karena dia anggota dewan ya panggil Erick Thohir ke DPR, kalau Adian tidak bisa langsung bisa melalui perwakilan partai PDIP biar jelas dan jauh lebih elegan," terang Adi.

Selain itu, Adi juga menilai kritikan Adian kepada Erick Thohir tidak tepat. Menurut Adi, seharusnya memberikan kritik, saran, masukan atau pertanyaan harus dilakukan melalui jalurnya sesuai prosedur sebagai anggota dewan. Hal itu dinilai dapat menepis ‘desas-desus’ yang berkembang seperti anggapan kritik Adian selama ini sebab tidak diakomodirnya “orang titipan” Adian di dalam BUMN oleh Erick Thohir.

“Cara-cara Adian ini adalah cara-cara aktivis sebenarnya yang kurang pas dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif, jadi wajar kalau ada reaksi dari Andrea Rosiade yang sesama anggota DPR juga mengkritik. Kalau atas nama partai atas nama Fraksi ngomong dong di DPR tidak perlu bikin surat terbuka, jauh lebih clear kan. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan atau desas desus. Publik tahu nya DPR sama pemerintah itu berteman,” ungkapnya.

Terkait dengan kebijakan restrukturisasi BUMN oleh Erick Thohir, Adi menilai hal itu tidak bisa dilihat langsung manfaatnya secara instan. Membutuhkan waktu untuk membuktikan gebrakan Erick Thohir selama ini apakah akan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Tentunya yang dilakukan Erick ini tidak bisa dilihat sekarang, kita cek saja 6 bulan atau maksimal setahun ke depan akan seperti apa,” bebernya.

Adi menambahkan selama ini banyak BUMN yang kinerjanya lambat, selalu menanggung rugi dan tidak produktif, sehingga wajar dilakukan upaya perombakan. Adi berharap apa yang dilakukan Erick Thohir ke depan dapat berbuah manis dapat menghasilkan manfaat bagi publik dan keuntungan bagi negara.

“Kita cek apakah dalam “revolusi” yang dilakukan Erick Thohir di BUMN ini bisa sesuai harapan terutama, mengurangi inefisiensi, tidak rugi lagi dan untungnya banyak.’’ Tutupnya.

Sebelumya, Staf Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menanggapi kritik politisi Adian Napitupulu yang menyebutkan utang BUMN mencapai Rp 5.600 triliun. Menurutnya, data yang dikeluarkan Adian tidak tepat dan menyarankan Adian untuk berkoordinasi dengan komisi VI DPR RI agar memahami data yang benar.

"Bang Adian mungkin bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman di Komisi VI supaya dapat data yang pas," kata Arya.

Arya kemudian meluruskan informasi yang disampaikan Adian terkait data sebenarnya, agar publik bisa melihat permasalahan ini secara jernih.

“Seperti misalnya data utang BUMN. Kalau dikatakan utangnya Rp 5.600 triliun, ini 'kan datanya sangat jauh nih dari kenyataan. Sebenarnya utang BUMN itu sampai saat 2020 ini Rp 1.500-an triliun. Jadi 'kan jauh dari 5.000 ke 1.500. Itu saja sudah dapat dilihat bahwa datanya jauh,” beber Arya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MK Gerindra Belum Putuskan Nasib Arief Poyuono

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda lanjutan pendalaman oleh anggota majelis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

POLITIK | 23 Juni 2020

Wapres Ma'ruf Amin Raih Gelar Doktor Kehormatan Ekonomi Syariah dari UMI Makassar

Wapres Ma'ruf Amin menerima penganugrahan doktor honoris causa dalam bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen Syariah.

POLITIK | 23 Juni 2020

Arief Poyuono Disidang Gerindra soal Pernyataan Isu PKI Dimainkan "Kadrun"

Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube, Arief Poyuono menyebut isu kebangkitan PKI adalah isu bohong yang dimainkan para kadrun.

POLITIK | 23 Juni 2020

Komisi II dan Kemdagri Setuju Rancangan Peraturan KPU soal Pilkada 2020

Komisi II DPR juga meminta Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggaraan pilkada.

POLITIK | 22 Juni 2020

MKD Gerindra Panggil Arief Poyuono

MKD Partai Gerindra akan meminta keterangan dari Arief Poyuono terkait pernyataannya yang menyebut isu PKI dimainkan kadrun.

POLITIK | 22 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah

Pelaksanaan Pilkada akan melahirkan pekerjaan untuk 3 juta lebih masyarakat daerah.

POLITIK | 22 Juni 2020

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Kemdagri Harap KPU Buat Aturan Detail

Kemdagri sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak yang bisa menyokong suksesnya tugas KPU.

POLITIK | 22 Juni 2020

Gelar Syukuran, Seknas Jokowi Doakan Presiden Tetap Kuat Pimpin Bangsa

Seknas Jokowi mendoakan agar Joko Widodo bisa melaksanakan tugasnya dan berhasil menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

POLITIK | 22 Juni 2020

Ini Penjelasan Ketua KPU soal Substansi Tata Cara Pemilihan Pilkada 2020

"Dimulai dari pendaftaran calon, nanti ada pembatasan bagi orang yang mengantar paslon untuk mendaftar," kata Arief.

POLITIK | 22 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan "Duitokrasi"

Praktik "duitokrasi" ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik.

POLITIK | 22 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS