Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan "Duitokrasi"

Senin, 22 Juni 2020 | 11:31 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/pres-t) dianggap telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Sebab, hanya partai yang bisa lolos pres-t yang bisa mengajukan capres dan pilihan rakyat pun menjadi terbatas. Sistem seperti ini akhirnya akan melahirkan "duitokrasi" atau politik yang berdasarka praktik politik uang.

"Kalau kita bicara soal pemilu, ini pemilu langsung oleh rakyat akan direduksi dengan adanya pres-t," kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana dalam diskusi daring bertajuk "Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat" yang diselenggarakan oleh Voice for Change, akhir pekan lalu.

"Yang tak kalah penting, pres-t itu kemudian juga memunculkan apa yang saya sebut 'duitokrasi' yang membunuh demokrasi. 'Duitokrasi' itu dari kata duit, uang. Artinya, demokrasi dibunuh oleh uang," lanjut Denny.

Bahkan, ujarnya, politik uang yang dimaksud dari istilah duitokrasi bukan sekadar memperjualbelikan suara rakyat (vote buying), tetapi juga memiliki arti yang lebih luas. "Kalau kita sering menyebut politik uang itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal tidak, di dalamnya itu ada money politic, electoral corruption, political corruption, dan banyak lagi yang lain," ungkapnya.

Bahkan, imbuh Denny, praktik "duitokrasi" ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik, karena imbas dari keberadaan pres-t. Semua itu, kata Denny, termasuk dalam jenis-jenis korupsi pemilu.

"Kalau kita bicara pres-t, maka yang paling berkaitan dengan itu adalah bagaimana calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar ke partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Denny yang juga pernah menggugat aturan pres-t tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, syarat pres-t dalam Pemilihan Presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden dan wakil presiden. Padahal, sambung Siti Zuhro, esensi pemilu itu menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab.

Pemilu juga mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal. Oleh karena itu, semangat yang harus dibawa dalam revisi UU Pemilu saat ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari dua pasangan calon.

"Karena itu motivasi revisi UU Pemilu kali ini harus bernuansa mendorong munculnya calon lebih dari dua pasangan calon. Jadi, calon itu harus lebih dari dua pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi, baik untuk elite maupun masyarakat," kata Siti Zuhro.

Sebagaimana diketahui, revisi UU Pemilu kembali menjadi perbincangan. Beberapa isu berkembang mengenai revisi UU ini, salah satu di antaranya adalah wacana penurunan pres-t. Pembahasan RUU Pemilu telah masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan akan dibahas di Komisi II DPR.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Disdik Kota Bekasi Evaluasi Berjenjang PTM Terbatas

Disdik Kota Bekasi Evaluasi Berjenjang PTM Terbatas

MEGAPOLITAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings