Golkar: Perlu Standar Khusus Tiap Tahapan Pilkada

Golkar: Perlu Standar Khusus Tiap Tahapan Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardy / YUD Minggu, 21 Juni 2020 | 20:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekjen Partai Golkar (PG) Sebastian Salang mengemukakan perlu standar khusus Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020. Standar itu untuk menentukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu, kelurahan, kecamatan hingga satu kabupaten atau kota masih aman untuk melanjutkan tahapan pilkada atau tidak. Jika tidak mencapai standar yang telah ditetapkan maka tahapan di satu TPS, kelurahan hingga level kabupaten atau kota harus dihentikan.

"Itu harus masuk dalam regulasi, lewat PKPU atau apa. Supaya ada dasar hukum bagi penyelenggara untuk menghentikan satu tahapan," kata Sebastian di Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Ia memberi ilustrasi, misalnya dalam satu TPS atau kelurahan tertentu, ada 5-10 petugas yang kena Covid-19. Atau dalam desa atau kelurahan tertentu, ada sejumalah masyarakat terpapar Covid-19. Apakah di daerah tersebut, tahapan Pilkada masih perlu dilanjutkan atau harus dihentikan. Kalau dihentikan, apakah itu diserahkan ke petugas di TPS atau siapa yang menentukan.

"Ini harus ada yang memutuskan," tegas Sebas.

Dia menyebut model yang sama di TPS atau desa bisa naik ke kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau provinsi. Jadi kalau tingkat penularan Covid-19 dalam satu kelurahan, kecamatan hingga provinsi memang sangat tinggi dan tidak sesuasi standar yang telah ditetapkan maka harus dihentikan.

Dia berharap tidak memaksakan tahapan Pilkada dilanjutkan pada daerah atau TPS yang sudah berada di luar standar yang ditetapkan. Hal itu untuk menghindari penularan Covid-19 lebih banyak lagi kepada masyarakat.

"Saya melihat dalam PKPU yang disusun KPU belum berpikir soal itu. Ini soal nyawa masyarakat. Standar itu perlu dibuat supaya petugas dan pemilih tidak takut mengikuti Pilkada 2020," tutup Sebas.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengemukakan keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan Pilkada Serentak pada 09 Desember 2020 di 270 daerah bukanlah tanpa perhitungan matang. Keputusan tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah pusat, badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara Pemilu.

“Kebijakan negara tidak berdiri sendiri. Saat ini aktivitas sosial sudah bergerak ke normal baru, maka kita setuju Pilkada terus berjalan,” kata Bachtiar.

Menurutnya, segala opsi tentang penyelenggaraan Pilkada telah didiskusikan secara terbuka bersama DPR dan KPU termasuk opsi penundaan. Namun tidak ada yang bisa menjamin kalau pandemi ini akan bisa berakhir pada 2-3 tahun ke depan. “Perlu dipahami ini adalah sisa tahapan yang sudah berjalan 5 dari 15 tahapan. Sudah Rp 5 triliun dihabiskan," jelas Bachtiar.

Dia menegaskan Pilkada akan dilakukan dengan protokol ketat dengan mengutamakan keselamatan publik sekaligus mengedepankan kualitas demokrasi. Pilkada Serentak harus dijadikan ruang pertarungan gagasan antar para calon kepala daerah untuk menghadapi musuh bersama yakni Covid-19 dan pergerakan ekonomi terkena imbas pandemi.

“Masyarakat berpeluang mendapatkan pemimpin di masa krisis untuk 5 tahun ke depan. Sebagian besar kepala daerah di 270 daerah akan habis masa tugasnya pada Februari 2021, bisa dibayangkan ada 270 pelaksana tugas pada saat bersamaan. Kita mau melanjutkan sistem kenegaraan kita,” ujar Bahtiar.



Sumber: BeritaSatu.com