Nasdem: Ada Pihak yang Ingin RUU Pemasyarakatan dan RKUHP Tak Dibahas

Nasdem: Ada Pihak yang Ingin RUU Pemasyarakatan dan RKUHP Tak Dibahas
Ketua Fraksi Nasdem DPR Ahmad M Ali (Foto: Istimewa)
Yeremia Sukoyo / WM Jumat, 19 Juni 2020 | 20:17 WIB


Jakarta, Beritasatu.com -  Komisi III DPR bersama pemerintah berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kedua RUU tersebut adalah RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas yang berstatus carry over. Pada periode DPR sebelumnya telah disetujui dalam pembahasan tingkat I di DPR namun kemudian ditunda pembahasan lanjutannya oleh pemerintah.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Ahmad M Ali mengakui, saat ini ada beberapa pihak yang menginginkan agar RUU tersebut tidak perlu dibahas menyeluruh. Melainkan cukup dengan sosialisasi, ataupun pembahasan terbatas saja dan kemudian langsung dibawa ke tahap II yakni tahap sidang paripurna.

Menyikapi kondisi ini, ditegaskan Ali, Fraksi Nasdem menolak RUU Pemasyarakatan dan RKUHP jika tidak dibahas menyeluruh dan memperhatikan keberatan-keberatan dari masyarakat.

"Fraksi Partai Nasdem menolak RUU Pemasyarakatan dan RKUHP jika tidak dibahas menyeluruh dan memperhatikan keberatan-keberatan dari masyarakat," kata Ahmad M Ali, di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Menurutnya, keberatan-keberatan masyarakat terhadap kedua RUU tersebut harus menjadi perhatian serius agar produk undang-undang yang dihasilkan merupakan produk UU yang dapat diterima masyarakat. Lebih jauh agar dapat memberikan manfaat kepada rakyat demi tegaknya negara hukum

Dikatakan Ali, meskipun berstatus carry over, RUU Pemasyarakatan dan RKUHP tetap harus dibahas sejak awal karena selain terdapat hak konstitusional anggota DPR yang belum terlibat pembahasan pada periode yang lalu.

Pembahasan sebuah RUU juga tetap harus dilakukan secara komprehensif untuk menjaga kualitas UU yang dihasilkan. Terlebih lagi jika kedua RUU tersebut mendapatkan banyak sorotan dan keberatan dari publik.

Fraksi Nasdem sendiri meyakini, RUU Pemasyarakatan dan RKUHP masih mengandung hal-hal yang kontroversial. Diantaranya masih adanya multitafsir terhadap beberapa ketentuan dalam kedua RUU tersebut yang memberikan multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Karena itu jika materi muatan pada pasal-pasal yang kontroversial tidak dikaji ulang secara komprehensif dan tidak diubah, direvisi atau dihapuskan maka Fraksi Partai Nasdem akan menolaknya," ucap Ali.



Sumber: BeritaSatu.com