PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik

PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik
Pengunjung melihat monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (24/9/2017). Monumen Pancasila Sakti dibangun pada 1967 untuk mengenang kekejaman Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh tujuh jenderal TNI Angkatan Darat waktu itu. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal (Foto: BeritaSatu Photo / mohammad defrizal)
Carlos KY Paath / FMB Selasa, 16 Juni 2020 | 20:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) justru akan mengungkit lagi konflik ideologi.

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers (pendiri bangsa) bisa terkoyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis," kata Said, Selasa (16/6/2020).

Said mengatakan tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila melalui regulasi khusus. Sebab Pancasila sebagai philosophische grondslag (norma dasar filosofis) dan staats fundamental norm (norma dasar negara), lanjut Said, merupakan pedoman yang mendasari arah pembangunan nasional.

Said menuturkan apabila dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Indonesia, solusinya yaitu reformasi paket Undang-Undang (UU) bidang politik.

Demikian halnya jika memang terdapat persoalan mengenai haluan pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, PBNU memandang yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai UU induk sesuai mandat UUD 1945 pasal 33 ayat 5.

Menurut Said, di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik, sebab berpotensi menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional.

Said menyatakan PBNU meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan proses legislasi RUU HIP. "Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional," ucap Said.



Sumber: BeritaSatu.com