Presidential Threshold 0% Berpotensi Munculkan Paslon Dagelan

Presidential Threshold 0% Berpotensi Munculkan Paslon Dagelan
Ketua Fraksi Nasdem DPR Ahmad M Ali (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / FER Kamis, 11 Juni 2020 | 15:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sepatutnya tetap diterapkan. Tujuannya, untuk mencegah kemunculan paslon yang hanya coba-coba serta menjadi dagelan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Baca Juga: PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

"Kami tidak ingin kemudian orang dalam kontestasi ini (Pilpres) sekadar coba-coba, makanya penting dilakukan pembatasan. Kalau kemudian presidential threshold 0 persen maka semua orang bisa mencoba dan bisa menjadi dagelan saja di situ," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Ali, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Menurut Ahmad, Fraksi Nasdem mengusulkan presidential threshold sebesar 15 persen suara partai atau koalisi yang lolos DPR. Alasannya, Pilpres merupakan pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia, sehingga harus sedapat mungkin disuguhkan banyak figur nasional, dan anak bangsa yang mempunyai kapasitas, serta integritas.

Baca Juga: Nasdem Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Krisis

"Lebih fleksibel masyarakat memilih, sehingga pembatasan 15 persen itu kan, kemungkinan bisa kalau kita hitung 100 persen, paling tidak ada empat paslon. Nah harapan empat paslon ini, ada anak bangsa terbaik, dan tokoh bangsa terbaik. Masyarakat punya banyak pilihan, sehingga kemudian kemudian kita berharap lahir pemimpin yang betul-betul dikehendaki dan diharapkan. Jadi bukan pemimpin yang didesain," ungkap Ahmad.

Sementara, menyangkut angka ambang batas parpol lolos parlemen atau parliamentary threshold, Ahmad menyatakan Fraksi Nasdem menginginkan 7 persen. "Kami belum berubah. Toh ini kan masih pembahasan, pasti fleksibel," ungkap Ahmad.

Baca Juga: Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4%

"Prinsipnya, parliamentary threshold itu harus ada bergerak naik dari pemilu ke pemilu. Sebenarnya begini selalu kita berpikir seperti itu (7 persen menghilangkan suara rakyat), sekalian saja tidak usah dibatasi. Tapi nanti orang akan banyak sekali berbisnis partai," tandas Ahmad.



Sumber: BeritaSatu.com