Pilkada Bisa Ditunda Apabila Syarat dari KPU Tak Terpenuhi

Pilkada Bisa Ditunda Apabila Syarat dari KPU Tak Terpenuhi
Arief Budiman. (Foto: Antara)
/ YUD Kamis, 11 Juni 2020 | 15:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pilkada Serentak yang rencananya bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang dapat ditunda apabila syarat yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terpenuhi. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua KPU Arief Budiman, Kamis (11/6/2020).

Arief Budiman mengutarakan dalam diskusi dalam jaringan (daring) di Jakarta bahwa pilkada bisa berjalan pada Desember 2020 jika ada jaminan anggaran dan kebutuhan protokol kesehatan bisa disediakan tepat waktu.

"Kami sudah menyampaikan beberapa hal itu, kami akan katakan tentu berat dan mungkin bisa menjadi tidak dapat dilaksanakan pilkada pada Desember 2020 (kalau jaminan ketepatan tersebut tidak bisa direalisasikan)," kata dia.

Contohnya menurut dia peralatan pelindung diri atau protokol kesehatan lainnya benar-benar tepat waktu sampai pada petugas tingkat terbawah KPU yang bekerja di lapangan.

Namun saat ini, Arief mengatakan KPU terus mempersiapkan Pemilihan kepala daerah sesuai dengan kesepakatan yakni hari pemungutannya digelar pada 9 Desember 2020.

"Beberapa Peraturan KPU (tentang tahapan dan pilkada dalam situasi Covid-19) terus kami kebut, semoga sebelum 15 Juni sudah selesai," ujarnya.

Kemudian, pada 15 Juni 2020 tahapan pilkada yang sempat tertunda sudah bisa dimulai kembali, tentunya harus didukung anggaran dan peralatan protokol kesehatan yang direalisasikan tepat waktu.

Selain soal peraturan, KPU juga sedang mengatasi kekurangan penyelenggaraan di tingkat Ad-Hoc. KPU kekurangan 385 orang tingkat PPK dan PPS yang akan bertugas di lapangan menyelenggarakan tahapan pilkada.

"Ada yang meninggal dunia, tidak memenuhi syarat dan ada yang mengundurkan diri (karena kondisi saat ini)," ucapnya.



Sumber: ANTARA