Upaya Pemulihan Ekonomi, Legislator Kritik KSSK 'Cuci Tangan'

Upaya Pemulihan Ekonomi, Legislator Kritik KSSK 'Cuci Tangan'
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) membacakan pandangan pemerintah pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 , di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Markus Junianto Sihaloho / WM Jumat, 15 Mei 2020 | 15:51 WIB

 

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pasca disahkannya Perppu 1/2020 menjadi UU oleh DPR, maka pemerintah sudah mendapatkan dasar hukum kuat untuk mencari pendanaan untuk menyelamatkan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19. Masalahnya, DPR melihat ada masalah dengan bagaimana cara membelanjakan uang tersebut.

Salah satu langkah pemerintah untuk menindaklanjuti Perppu 1/2020 adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di aturan itu, pemerintah mengatur bahwa likuiditas yang disiapkan pemerintah akan dialirkan melalui bank peserta, dalam hal ini termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang akan berhubungan dengan bank-bank lain yang butuh likuiditas.

Menurut Ketua Kelompok Fraksi Nasdem di Komisi XI DPR, Fauzi H Amro, keputusan itu melanggar UU 9/2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Dan bertentangan juga dengan Perppu 1/2020 itu sendiri," kata Fauzi, Jumat (15/5/2020).

Menurut Fauzi, Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan. Sehingga mereka tak boleh masuk dalam fungsi regulator, yakni mengatur penyaluran uang.

Menurut dia, dalam UU yang ada, sudah jelas bahwa penanganan permasalahan likuiditas bank sistemik dilaksanakan oleh Bank Indonesia, OJK dan LPS. Bersama Menteri Keuangan, lembaga ini disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kata Fauzi, tak ada satu pasal pun yang menyebut peran Himbara, karena memang Himbara tidak termasuk regulator, tapi objek kebijakan.

Keluarnya PP 23/2020 ini seakan KSSK seperti mau cuci tangan, tak mau meng-handle urusan likuiditas perbankan. Alasannya, ketakutan bahwa anggota KSSK akan terlibat kasus hukum seandainya ada masalah di belakang hari.

"Mereka tidak mau terlibat sama sekali sekaligus dan menyerahkan urusan likuiditas perbankan ke Himbara, itu namanya cuci tangan," ujarnya.

Menurut Fauzi, bank Himbara maupun bank besar sebenarnya adalah objek kebijakan. Namun mereka juga yang menjadi pengawas atas kebijakan yang diatur dalam perpres tersebut.

“Lantas apa fungsi OJK sebagai pengawas sektor perbankan yang sudah diatur dalam UU?" katanya.

Fauzi menganalisa bahwa KSSK justru terlihat sedang menyiapkan skenario penghancuran ekonomi Indonesia untuk kemudian akan memberikan jalan masuk bagi fund manager asing sekelas George Soros.

"Asing-asing ini yang nanti untung untuk mengambil alih kebun sawit kita, tambang batu bara, tambang nikel, tambang cobalt, bahan baku battery lithium, bisnis bank dan bisnis di sektor keuangan," kata Fauzi.

 



Sumber: BeritaSatu.com