KPU Hanya Beri Usul 2 Poin Isi Perppu Pilkada

KPU Hanya Beri Usul 2 Poin Isi Perppu Pilkada
Arief Budiman. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YS Selasa, 7 April 2020 | 07:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengemukakan, lembaganya hanya akan mengusulkan dua poin yang perlu dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penundaan Pilkada.

Pertama, terkait kewenangan penundaan dan kapan melanjutkan tahapan pemilihan. Lalu, kedua, kapan pemilihan kepala daerah akan dilanjutkan kembali.

“Bukan berarti yang lain tidak penting, itu penting. Tetapi kalau dibicarakan itu semua di sini, kan setiap pasal harus dikaji, dibahas sangat mendalam detail supaya Perppu memberi itu bisa digunakan dalam waktu yang lama,” kata Arief di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Ia menjelaskan, KPU sesungguhnya sudah punya sejumlah daftar usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Misalnya usulan agar memasukkan materi tentang e-rekap, penyediaan salinan digital, data parpol yang berkelanjutan, dan sebagainya. Usulan itu disipakan KPU selama ini berkenan dengan berbagai wacana yang dilontarkan oleh pemerintah dan DPR untuk merevisi UU tersebut.

“Mumpung mau ada Perppu, maka semuanya dimasukkan. Menurut saya nanti gol-nya enggak tercapai. Kita bersama-sama, terutama Penyelenggara Pemilu memberikan masukan pasal-pasal yang urgen saja. Supaya pemerintah nanti tidak kerepotan merumuskan. Kalau terlalu banyak perubahan itu merepotkan pemerintah,” jelas Arief

Dia berharap, Perppu itu sudah bisa diterbitkan bulan ini. Pemerintah harus mengajak KPU dan Bawaslu dalam menyusunnya agar Perppu tepat sasaran.

“KPU sebagai leading sector? Enggaklah. Kami tidak pernah menyatakan seperti itu. Tapi memang perubahan-perubahan yang membutuhkan informasi teknis dan detail terkait pelaksanaan maupun pengawasan detail dan teknis, tentu KPU dan Bawaslu punya informasi yang sangat detail soal itu. Jadi sangat strategis kalau KPU dan Bawaslu didengar dalam menyapaikan rancangan pembuatan Perppu. Tetapi kita juga harus melihat kegentingan saat ini untuk memasukan pasal mana saja,” tutur Arief.

Menurutnya, dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengenal penundaan Pilkada. UU Pilkada hanya mengenal pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Dalam aturan itu, KPU tidak berwenang menetapkan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan.

Untuk pemilihan gubernur, penetapan pemilihan gubernur lanjutan dan susulan dilakukan menteri atas usul KPU Provinsi. Sedangkan, pemilihan bupati/walikota penetapan pemilihan bupati/walikota lanjutan dan susulan dilakukan gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.

"Meskipun, kami menetapkan penundaan, tetapi kapan mau dilakukan pemilu lanjutan itu kewenangan diberi kepada institusi lain. Kami sudah bersurat kepada Presiden untuk dilakukan penyempurnaan. Jadi (penetapan, Red) bisa dilakukan KPU. Ini yang perlu dimasukkan dalam Perppu,” tutur Arief.



Sumber: Suara Pembaruan