Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19

Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19
Petugas medis melakukan proses rapid test atau tes cepat massal virus corona (Covid-19) bagi tenaga medis kota Bekasi, di Stadion Patriot Chandrabaga (PCB), Bekasi, Rabu, 25 Maret 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Carlos KY Paath / WM Rabu, 25 Maret 2020 | 11:44 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR mendukung secara penuh langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19. Mulai dari kebijakan, pendanaan dan upaya penguatan sistem kesehatan.

Meski begitu, Komisi IX meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) memerhatikan sejumlah masukan dan catatan. Demikian hasil rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Raker yang berlangsung secara daring tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (24/3/2020).

“Komisi IX meminta pemerintah secepatnya menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD), pemberian insentif, dan jaminan kesehatan untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penanganan Covid-19,” kata Emanuel membacakan poin kesimpulan.

Komisi IX berharap jejaring rumah sakit dan laboratorium penanganan Covid-19, termasuk rumah sakit dan laboratorium swasta diperluas sesuai dengan standar minimal tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Komisi IX juga meminta pemerintah memastikan adanya sosialisasi terkait prosedur dan mekanisme mass rapid test covid-19. “Memastikan adanya mass rapid test Covid-19 yang melibatkan pihak di luar

pemerintah sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan,” tegas Emanuel.

Berikutnya, memprioritaskan mass rapid test Covid-19 terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, serta tenaga non medis yang menjadi frontliner. Libatkan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan hand sanitizer serta diseminasi informasi Covid-19.

Pemerintah juga harus memastikan adanya aturan yang sama dalam penanganan Covid-19 dari

pusat sampai daerah. Pemerintah pun harus memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang belum terpapar seperti di pesantren, asrama, boarding school dan komunitas atau wilayah lainnya.

Misalnya dengan melakukan karantina sendiri, “Pemerintah harus memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan Covid-19,” ungkap Emanuel yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut.

Emanuel mengatakan, Komisi IX mendesak pemerintah untuk mengoordinasikan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri, serta kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji 2020.

Emanuel menambahkan, Komisi IX bersama Gugus Tugas dan Kemkes bersepakat untuk melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang masif terkait pencegahan dan penanganan covid-19 kepada masyarakat.

Caranya dengan melibatkan seluruh unsur termasuk media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan juga seluruh elemen masyarakat sampai unit terkecil.

“Komisi IX meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2020,” kata Emanuel.



Sumber: BeritaSatu.com