PKS Dukung Kenaikan Parliamentary Threshold, tapi Tidak 7%

PKS Dukung Kenaikan Parliamentary Threshold, tapi Tidak 7%
Pegawai melakukan geladi bersih pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Geladi tersebut dilakukan agar Sidang Tahunan MPR RI 2019, Sidang bersama DPR RI-DPD RI 2019 dan Sidang DPR RI RAPBN 2020 pada 16 Agustus 2019 berjalan baik dan lancar. (Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto)
Carlos KY Paath / FMB Selasa, 10 Maret 2020 | 19:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kenaikan ambang batas partai politik (parpol) lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT). Hanya saja PKS menolak apabila angka PT dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen.

"Kami setuju PT naik, tetapi kalau 7 persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili. Mengapa tidak terwakili? Karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai. Jangankan 7 persen, 6 persen aja masih sulit," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Hidayat memahami setiap partai politik (parpol) mempunyai hak untuk mewacanakan peningkatan angka PT. Menurut Hidayat, DPR dan pemerintah tentu nantinya masih akan melakukan pembahasan. Meski begitu Hidayat kembali mengingatkan terkait kelembagaan DPR sebagai perwakilan rakyat.

"Hendaknya para politikus juga bijak untuk menegaskan kembali bahwa wakil rakyat itu nanti adalah wakil rakyat. Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, ragam suku, ragam budaya, ragam afiliasi politik, ragam organisasi masyarakat. Kalau pun naik saya setuju naik, tapi saya kira angka 5 persen itu sudah sangat rasional," ujar Hidayat.

Mantan Presiden PKS tersebut pun menyebut, "Kalau 5 persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas, dan wakil dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai."

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menolak usulan PT 7 persen. "Enggak usah lah. Demokrat tidak setuju 7 persen. Saya pikir 4 persen udah cukup bagus," tegas Syarief.

Syarief memastikan Fraksi Demokrat di DPR akan konsisten menolak PT 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. "Sekali lagi, Demokrat memandang 4 persen cukup bagus," ucap Syarief.

Presidential Threshold
PKS memandang angka presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas parpol dapat mengusung pasangan calon pada pemilu presiden dan wakil presiden untuk direvisi. Angkat Pres-T sebesar 20 persen suara parlemen atau 25 persen suara sah parpol secara nasional terlampau tinggi. Hidayah menyatakan, Pilpres 2014 dan 2019 melahirkan keterbelahan di masyarakat.

"PKS tidak setuju untuk 20 persen. Bisa akan terulang lagi keterbelahan. Kita semua sudah merasakan tidak kondusifnya kondisi politik berbangsa dan bernegara," kata Hidayat yang juga wakil ketua MPR.

Menurut Hidayat, angka Pres-T sebaiknya diturunkan menjadi 15 persen. "Saya mengusulkan untuk kembali kepada pola 2004 ada presidensial threshold 15 persen yang memungkinkan tetap terjadi pencalonan presiden yang mengakomodasi realita politik yang ada di Indonesia tetapi tidak membelah rakyat," ucap Hidayat.



Sumber: BeritaSatu.com