Antisipasi Sengketa Pilkada, Golkar Lantik Mahkamah Partai

Antisipasi Sengketa Pilkada, Golkar Lantik Mahkamah Partai
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menghadiri focus group discussion (FGD) fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Roberth Wardhy / JAS Sabtu, 29 Februari 2020 | 07:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto melantik dan mengambil sumpah tujuh hakim Mahkamah Partai Golkar periode 2019-2024. Pengambilan sumpah dilakukan di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi Jakarta Barat, Jumat (28/2/2020) malam.

Ketujuh hakim yang dilantik adalah Ketua Adies Kadir, Wakil Ketua John Kenedy Azis dan anggota Heru Widodo, Dewi Asmara, Christina Aryani, Supriansa, Muhammad Sattu Pali.

Hadir pada acara itu antara lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Frederick Paulus, Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsudin, Ketua DPP Meutya Hafid, Ilham Permana, Ketua Fraksi Golkar DPR, Kahar Muzakkir serta Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Airin Rachmi Diany.

Dalam sambutannya, Airlangga mengatakan dengan pengucapan sumpah, Mahkamah Partai telah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perselisihan di internal Partai Golkar.

Mahkamah Partai Golkar merupakan institusi partai yang dijamin keberadaannya oleh undang-undang. "Dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, imparsial dan kompeten dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Golkar," kata Airlangga.

Dia menyebut Mahkamah Partai harus segera dilantik, karena sengketa internal partai bisa rawan terjadi menjelang Pilkada. Pada tahun 2020 ini, ada 270 daerah yang menggelar pilkada.

"Kita lantik karena akan segera pilkada. Kita tahu banyak potensi sengketa. Maka kita mempersiapkan mahkamah partai ini untuk bekerja," ujar Airlangga yang juga Menko Perekonomian.

Dia berpesan agar menjaga integritas, independensi, dan mengedepankan kehati-hatian dalam bekerja. Para hakim juga harus menjunjung tinggi keadilan dalam objektif dalam memutus sengketa partai.

"Kepercayaan ini perlu dibayar dengan kerja keras dengan mempertaruhkan integritas saudara," tegas Airlangga.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Frederick Paulus menyebutkan pengambilan sumpah Mahkamah Partai berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.4.AH.11.01-13 tertanggal 3 Februari 2020. Dengan dilantik, Mahkamah Partai memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya.

"Ini juga menandakan bahwa seluruh kepengurusan Golkar periode 2019-2024 sudah lengkap," tutup Lodewijk.



Sumber: BeritaSatu.com