Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Harus Dipisah

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Harus Dipisah
Pendiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto (Kanan) memberikan pandangan terkait "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional", di Jakarta, Kamis (27/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / FER Kamis, 27 Februari 2020 | 17:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah keluarkan putusan terhadap pengujian Undang-undang (UU) terkait dengan konstitusionalitas pemilu serentak. Permohonan uji UU itu sendiri disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang memohon uji beberapa pasal di UU Pemilu dan UU Pilkada.

Baca: Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Ketua DKPP

Di dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019, MK menolak pokok petitum yang diminta Perludem yakni memohonkan agar MK menyatakan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bersamaan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menjelaskan, MK memang menolak apa yang diminta oleh Perludem. Namun demikian di dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan dasar dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak kedepannya.

"Apa yang diminta perludem menjadi salah satu opsi enam model pemilu serentak yang konstitusional yang dikeluarkan MK," kata Fadli Ramadhanil, dalam diskusi "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Pemilu Serentak Yang Konstitusional", di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Di dalam putusannya, MK memberikan enam varian untuk desain penyelenggaraan pemilu serentak. Di dalam enam varian tersebut, terdapat penegasan bahwa pemilihan umum serentak untuk memilih presiden, DPR, dan DPD adalah sebuah keniscyaan dan tetap harus dijaga.

Baca: Pilkada Serentak, Polri Jamin Netral

Fadhil menjelaskan, jika melihat model keserentakan pemilu yang diputuskan MK, salah satunya adalah model penyelenggaraan pemilu serentak yang dimohonkan oleh Perludem. Yakni ada di model yang keempat, dimana Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati dan WaIikota.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, dalam pengajuan permohonan uji materi, pihaknya meminta sejumlah poin dalam pemilu serentak mendatang. Yaitu pemungutan suara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden dan DPD

"Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan, dilakukan pemilu serentak daerah. Yakni untuk memilih DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota," kata Titi.

Dalam desain saat ini, dikatakan Titi, pemilu serentak legislatif dan presiden memilih lima posisi dengan lima suara dan lima kotak suara. Kemudian di Pilkada serentak dengan jadwal serentak nasional pada November 2024 dan daerah yang pilkada pada 2017,2018, 2020 akan Pilkada lagi pada November 2024.

Baca: Tahapan Pemilu Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Pasca putusan MK, masih sangat memungkinkan pembuat UU melanjutkan skema pemilu serentak lima kotak (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), serta Pilkada serentak di tahun yang sama yakni pada 2024.

Namun demikian, diingatkan Titi, pilihan itu tidak sejalan dengan putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 yang menghendaki pemilihan terselenggara secara efektif dan efisien serta memungkinkan warga negara memilih secara cerdas. Alasannya, skema tersebut akan berlangsung beririsan, meskipun hari pemungutan suaranya berbeda.

"Akibatnya, di Bulan April 2024 ketika berlangsung pemungutan dan rekapitulasi suara, di saat yang sama penyelenggara pemilu sedang mempersiapkan pemutakhiran data pemilih dan proses pencalonan. Beban petugas jadi berlipat serta kompleksitas teknis yang luar biasa," ujar Titi.

Karena itulah, Perludem menganggap memilih cerdas akan sulit terealisasi akibat pencampuran isu nasional dan daerah. Apalagi diyakini masyarakat akan lebih terkonsentrasi pada pemilu nasional dan legislatif daerah menjadi prioritas kedua.

Pendiri Perludem, Didik Supriyanto, menilai, kedepannya Pemilu serentak nasional memang harus diikuti Presiden, DPR dan DPD.

"Ini yang disebut pemilu nasional. Yang namanya pemilu serentak adalah pemilu eksekutif dan legislatif, pemilu presiden dan parlemen," kata Didik.



Sumber: BeritaSatu.com