Ombudsman Masih Kaji Laporan Terhadap Moeldoko Soal Tim Penasihat

Ombudsman Masih Kaji Laporan Terhadap Moeldoko Soal Tim Penasihat
Adrianus Meliala. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / AO Rabu, 26 Februari 2020 | 19:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih mengkaji laporan terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait pengangkatan 13 orang tim penasihat. Kajian tersebut untuk memastikan laporan yang dilayangkan Aznil Tan tersebut termasuk dugaan maladministrasi yang menjadi kewenangan Ombudsman atau tidak.

"Hal-hal yang dilaporkan oleh yang bersangkutan masuk dalam ranah kami atau tidak. Kami memiliki kewenangan yang tidak semuanya. Cuma dua hal, administrasi dan tata kelola," kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Sebelumnya, Aznil Tan melaporkan Moeldoko ke Ombudsman atas dugaan melanggar Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden karena telah mengangkat 13 orang Tim Penasihat pada Selasa (25/2/2020). Dalam Perpres 83/2019, Moeldoko selaku KSP berwenang menunjuk seorang wakil, lima deputi, serta tenaga profesional. Namun, dalam aturan tersebut tidak tercantum secara spesifik soal penunjukan penasihat senior.

Pasal 10 Perpres 83/2019 hanya menyebutkan, KSP dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Selain dugaan melanggar Perpres, Aznil juga melaporkan Moeldoko atas dugaan nepotisme lantaran mengangkat putrinya, Joanina Rachma sebagai tenaga ahli muda di KSP.

Adrianus mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu sekitar empat hari untuk mempelajari laporan tersebut. Dengan demikian, Adrianus memprediksi pada Senin (2/3/2020) sudah dapat diputuskan, apakah laporan tersebut masuk dalam ranah kewenangan Ombudsman atau tidak.

"Senin bisa kami putuskan. Kami butuh empat hari untuk memeriksa kelengkapan. Jadi, (saat ini) masih terlalu pagi," katanya.

Jika diputuskan masuk dalam ranah Ombudsman, Adrianus mengatakan, pihaknya bakal langsung bekerja. Salah satunya dengan memanggil dan mengklarifikasi Moeldoko atau staf KSP.

"Kami bisa memanggil. Ketika itu kami bisa pakai kewenangan untuk memanggil apakah pak Moeldoko atau stafnya untuk mengklarifikasi mengenai pengaduan itu," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com