Golkar-PKS Sepakat Transformasi Struktural Perekonomian

Golkar-PKS Sepakat Transformasi Struktural Perekonomian
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang didampinggi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, ar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat penyerahan Surpres omnibus law naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Robert Wardy / WM Selasa, 25 Februari 2020 | 22:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengunjungi DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2) malam. DPP PKS dipimpin langsung Presiden PKS M Sohibul Iman, didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal dan sejumlah penggurus DPP PKS lainnya. Rombongan PKS diterima Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan sejumlah penggurus lainnya.

Seusai pertemuan yang berlangsung satu jam itu, Airlangga menyebut pertemuan dengan PKS hanya silaturahmi yang sudah beberapa watku lalu telah direncanakan dan baru terlaksana pada malam hari ini. Pertemuan banyak membahas hal terkait dengan berbagai kegiatan dan berbagai agenda, baik agenda politik maupun agenda kenegaraan.

"Golkar dan PKS, pasca pemilu kemarin sepakati bahwa kita akan untuk bersama-sama mendiskusikan dan membahas bersama berbagai hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda politik di DPR dan juga terkait dengan agenda-agenda lain. Karena di dalam beberapa hal, termasuk di dalam pilkada, ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan," jelas Airlangga.

Dia menegaskan, agenda-agenda lain adalah terkait kerja-kerja di parlemen. Golkar dan PKS sepakat bersama-sama membahas RUU yang masuk dalam program Omnibus Law yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua partai itu sepakat mendorong transformasi stuktural perekonomian dengan tujuan untuk mereformasi perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.

"Poinnya mengutamakan usaha-usaha kecil dan menengah dan juga berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan juga dalam koridor kesejahteraan dan keadilan," tutup Airlangga yang juga Menko Perekonomian.

Sementara itu, Sohibul Iman mengemukakan, pembicaraan dengan Golkar dalam spektrum yang sangat luas. Mereka berbicara isu-isu kenegaraan, baik dimensi poltik ekonomi dan juga terkait kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pilkada, tim dari PKS dan tim Golkar bekerja sama untuk menyisir wilayah-wilayah yang mengusung calon yang sama.

Yang kedua, dari sisi ekonomi terkait Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja juga pajak.

Sohibul mengatakan, tadi sudah disampaikan ide dasarnya adalah untuk melakukan transformasi.

"Kami sangat sepakat dengan itu karena kamipun jauh-jauh hari sebelum pilpres pun salah satu isu yang diusung oleh PKS dalam koalisi 02 pada waktu itu, adalah isu terkait transformasi struktural. Jadi saya kira keinginan untuk melakukan transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia ini satu frekuensi lah kami," kata Sohibul

Sementara soal teknis RUU Cipta Kerja pada pembahasan di DPR.

"Kami memberikan catatan atau koridor bahwa omnibus law ini diharapkan bisa kita dorong dengan koridor-koridor yang jelas. Pertama adalah koridor konstitusi kita, tidak ingin satu keinginan yang luhur, satu transformasi struktural, tidak tercadarai dengan menabrak rambu-rambu konstitusi. Kedua, juga masalah rambu-rambu keadilan. Kita berharap bahwa seluruh stakeholder di negeri ini yaitu mendapatkan rasa keadilan sehingga nanti konten dari Omnibus Law ini benar-benar bisa menjamin adanya keadilan bagi seluruh stakeholder. Ketiga, kita juga tetap ingin menjaga koridor otonom daerah karena ini bagaimanapun merupakan aspirasi era reformasi dan tentu harus kita jaga, kita ingin menguatkan otonomi daerah ini kedepan semakin baik," jelas Sohibul.



Sumber: BeritaSatu.com