Yusril: Hak dan Kewajiban Keluarga Tak Perlu Diatur UU

Yusril: Hak dan Kewajiban Keluarga Tak Perlu Diatur UU
Yusril Ihza Mahendra. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / WM Jumat, 21 Februari 2020 | 20:39 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga telah menjadi polemik karena dianggap terlalu mengatur ranah pribadi dalam keluarga. RUU itu sendiri diusulkan oleh sejumlah anggota DPR dari beberapa fraksi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga sebaiknya diserahkan pada hukum agama atau adat istiadat.

"Saya kira lebih tepat menyerahkannya kepada agama dan kepada adat istiadat masyarakat setempat daripada itu harus diatur dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan," kata Yusril, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Saat ini, mantan menteri hukum dan HAM itu menyarankan agar pemerintah dapat mengoptimalkan UU berkaitan dengan keluarga yang sudah terlebih dulu ada. Sehingga tidak perlu lagi membuat UU baru yang mengatur hal-hal tentang keluarga.

"Ketika menyangkut hukum kekeluargaan itu lebih baik tidak usah terlalu banyak disentuh. Hukum kekeluargaan itu kan dia kembali kepada agama. Kecuali pemerintah mau mengangkat norma-norma hukum agama menjadi hukum nasional," ujar Yusril.



Sumber: BeritaSatu.com