Presiden: Indonesia Alami Obesitas Regulasi

Presiden: Indonesia Alami Obesitas Regulasi
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mendampingi Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 28 Januari 2020 | 14:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia telah mengalami hiper-regulasi atau obesitas regulasi. Untuk itu, selain memperbaiki undang-undang (UU) melalui Omnibus Law, pemerintah juga memangkas regulasi-regulasi lain yang jumlahnya sangat banyak.

“Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Jokowi Kembali Tekankan Penyederhanaan Aturan

Hiper-regulasi ini, lanjut presiden, telah membuat pemerintah terjerat dalam aturan yang dibuat sendiri. Bahkan terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas.

“Mulai dari PP, perpres, permen, perditjen, sampai perda, harus disederhanakan, sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat,” ujar Jokowi.

Dalam menyederhanakan regulasi, Jokowi mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah dalam visi yang sama. Untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif. “Demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaiaman amanat konstitusi kita (UUD 1945),” tutup Jokowi.

Jokowi: Omnibus Law Adalah Strategi Reformasi Birokrasi



Sumber: BeritaSatu.com