Hadapi Abu Sayyaf, Indonesia Harus Desak Filipina dan Malaysia Jalankan Kesepakatan Trilateral

Hadapi Abu Sayyaf, Indonesia Harus Desak Filipina dan Malaysia Jalankan Kesepakatan Trilateral
Charles Honoris ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Rabu, 22 Januari 2020 | 23:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menegaskan, pihaknya mengutuk keras aksi penculikan terhadap warga negara Indonesia yang kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Charles berharap pemerintah segera membebaskan WNI tersebut dan mendesak Filipina serta Malaysia menjalankan kesepakatan tiga negara (trilateral).

"Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok tersebut," ujar Charles di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Pada 2016, kata Charles, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah menandatangani Kesepakatan trilateral terkait dengan pengamanan wilayah perairan di kawasan. Kesepakatan tersebut, tuturnya mencakup kerja sama dalam melakukan patroli bersama dan pertukaran informasi (intelligence sharing) dalam rangka mengamankan perairan dari berbagai aksi kejahatan.

"Sayangnya kesepakatan tersebut tidak dijalankan sehingga tingkat kerawanan di perairan tersebut masih tinggi," tandas dia.

Padahal, lanjut Charles, jika mencermati pengalaman di Selat Malaka, kerja sama antarnegara dapat secara efektif memberantas kejahatan di perairan.

"Dahulu Selat Malaka adalah perairan yang sangat rawan akan kejahatan perompakan, pembajakan dan pencurian. Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam melakukan patroli bersama melalui Operasi eye in the sky (patroli udara) sudah menurunkan angka kejahatan di Selat Malaka secara drastis," terang Wakil Ketua BKSAP DPR ini.

Karena itu, menurut Charles, untuk mengatasi penculikan oleh Abu Sayyaf, Pemerintah RI harus mendesak Malaysia dan Filipina untuk bersama-sama menjalankan kerjasama pengamanan yang sudah pernah disepakati. Kerjasama juga dapat meliputi penempatan sea marshal atau personel bersenjata pada kapal-kapal yang melewati jalur-jalur rawan.

"Penggunaan teknologi seperti alat-alat deteksi dan penginderaan jarak jauh yang dimiliki oleh angkatan bersenjata tiga negara juga dapat secara efektif mencegah berbagai aksi kejahatan di laut termasuk penculikan. TNI misalnya sudah memiliki Pusat Informasi Maritim yang juga dibekali peralatan untuk membaca secara detil pergerakan kapal di wilayah perairan," pungkas Charles.



Sumber: Suara Pembaruan