Mahfud: Perlu Bersabar Lakukan Perubahan Lewat Demokrasi

Mahfud: Perlu Bersabar Lakukan Perubahan Lewat Demokrasi
Mahfud MD. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / JAS Minggu, 19 Januari 2020 | 18:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengemukakan perlu bersabar membuat perubahan lewat demokrasi. Alasannya, proses demokrasi harus mendengar seluruh komponen masyarakat dalam mengambil kebijakan. Tidak bisa memaksa satu kebijakan secara sewenang-wenang seperti dalam sistem otoriter.

"Kita harus bersabar melakukan proses perubahan melalui demokrasi karena kita merasa yakin baik. Kalau kita mengubah demokrasi ke otoriterisme, itu akan buruk bagi negara ini," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Ia menjelaskan membuat keputusan yang baik dan ideal dalam sebuah negara demokrasi tidak mudah. Hal itu karena setiap warga negara atau kelompok masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya.

"Misal ada sebuah konsep yang bagus menurut publik, tapi ketika sudah dibawa ke DPR, ternyata DPR punya pandangan lain. Kalau DPR sudah punya pandangan sama dengan Presiden, nanti civil society-nya beda. Civil society sudah berpendapat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beda lagi. Media beda lagi. Itu yang sering dihadapi. Sehingga kadang-kadang yang menurut publik baik, tidak mudah diputuskan oleh presiden karena ini negara demokrasi. Harus mendengarkan dari berbagai stakeholder," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dia menjamin visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi adalah ingin membuat negara menjadi lebih baik. Dia meminta masyarakat agar tidak meragukan komitmen tersebut karena dia tahu persis hal itu. Sebagai Menko Polhukam, dia selalu bersama Presiden dalam menentukan berbagai kebijakan.

"Terutama presiden sangat tegas, gebuk itu koruptor, selesaikan masalah inefisiensi, deradikalisasi. Konsep itu tidak mudah, sehingga kita harus bersabar," ujar Mahfud.

Di tempat terpisah, Muhammad Quraish Shihab mengemukakan situasi bangsa Indonesia sesungguhnya cukup baik. Bangsa lain melihat Indonesia bersatu dan saling kerja sama.

Namun persoalan serius Indonesia saat ini adalah masalah intoleransi. Masalah ini harus terus disuarakan agar bangsa ini tidak terpecah karena tidak saling menghormati.

"Mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh dari toleransi. Tetapi memang ada itu (intoleransi, Red) dan suaranya lebih nyaring. Ini yang kita hindari. Ini yang kita ingin himbau agar semua sepakat pada kesepakatan kita. Sebagai bangsa kesepakatan kita adalah Pancasila," ujar Shihab.

Hal yang sama disampaikan rohaniwan Katolik Franz Magnis Suseno. Menurutnya upaya mengatasi maraknya sikap intoleran dalam negara demokrasi menjadi pekerjaan yang serius. Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi.

"Sebenarnya Indonesia masih sangat bagus dalam hal toleransi. Tentu kita jangan membiarkan kasus-kasus intoleransi dan mewujudkan sikap di antara kita umat-umat supaya bisa saling menerima dan saling menghormati," tegas Magnis.