Nasdem Dukung Kenaikkan Parliamentary Threshold

Nasdem Dukung Kenaikkan Parliamentary Threshold
Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya (tengah) bersama Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate (kiri) dan Wasekjen Dedy Ramanta (kanan). ( Foto: ANTARA FOTO )
Yeremia Sukoyo / FER Senin, 13 Januari 2020 | 15:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem menyambut baik usulan atau rekomendasi PDIP yang hendak menaikkan ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen dari sebelumnya sebesar 4 persen. Bahkan, sebelumnya Partai Nasdem juga telah mengusulkan kenaikkan PT hingga 7,5 persen.

Baca Juga: Nasdem Siapkan Kejutan di Pilgub Sumbar

"Kalau menaikkan parliamentary threshold tentu kita sepakat. Jauh-jauh hari bahkan Nasdem sudah mengusulkan 7,5 persen," kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Willy, saat ini yang harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah melakukan rasionalisasi kepartaian. Jadi, hanya partai yang benar-benar siap yang bisa duduk di Senayan. Mengingat ke depannya sebuah parpol tentunya memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan sesuai harapan.

"Sekarang konteksnya melakukan rasionalisasi kepartaian. Kemudian juga mematangkan demokrasi. Kalau itu sampai itu berlaku di DPR provinsi dan kabupaten kota, kita sepakat. Cuma yang harus kita lihat tantangan kedepan akan seperti apa," ujarnya.

Baca Juga: Rakernas I PDIP Hasilkan Sembilan Rekomendasi

Selain merekomendasikan untuk menaikkan PT, dalam Rakernas PDIP juga muncul usulan agar sistem pemilu kembali pada sistem proporsional tertutup. Terkait wacana ini, Nasdem menilai, jika usulan tersebut terwujud maka sama saja partai politik mengingkari semangat demokrasi.

"Kalau yang proporsional tertutup itu kemudian mengingkari semangat demokrasi. Proporsional terbuka itu lahir dari proses bagaimana demokrasi terbuka," ucap Willy.

Menurut Willy, ke depannya tidak perlu dilakukan langkah ekstrem seperti mengembalikan pemilu ke sistem proporsional tertutup. Jika ada yang perlu dibenahi atau difasilitasi, maka bisa dilakukan pembenahan di dalam, tanpa mengubah sistemnya.

Baca Juga: Nasdem Tidak Paksakan Kader Ikuti Pilkada Serentak 2020

"Sebaiknya kalau mau mencari jalan tengah bukan proporsional tertutup, tapi proporsional tetap terbuka tapi mekanisme kalau mau diberikan afirmasi kepada mereka yang bekerja di partai, bisa dicari titik temunya. Bukan ekstrem kembali ke proporsional tertutup," kata Willy.

Menurutnya, Pemilu di Indonesia adalah pemilu wakil rakyat, bukan pemilu wakil partai. Jika memang diperlukan adanya afirmasi atau akomodasi terhadap orang-orang yang bekerja di partai, maka tidak perlu menghilangkan spirit wakil rakyat.

"Ini pemilu wakil rakyat, bukan pemilu wakil partai. Kita ingin tetap afirmasi orang-orang yang bekerja di partai ada, tetapi tidak menghilangkan spirit wakil rakyatnya. Jika kembali ke proporsional tertutup itu mengingkari spirit reformasi," tandas Willy



Sumber: Suara Pembaruan