Paripurna DPR Sahkan Prolegnas 2020-2024 Termasuk RUU Omnibus Law

Paripurna DPR Sahkan Prolegnas 2020-2024 Termasuk RUU Omnibus Law
Suasana sidang paripurna penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / JEM Selasa, 17 Desember 2019 | 12:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna DPR menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang berisi 248 rancangan undang-undang (RUU). Dari jumlah itu, sebanyak 50 RUU merupakan Prolegnas Prioritas 2020, di mana salah satu di antaranya adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).

Sempat ada interupsi dari anggota dewan Andi Yuliani Paris meminta agar pengusul masing-masing RUU itu diperjelas.

Hal itu diperkuat lagi oleh Legislator Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang menambahkan satu poin permintaan agar DPR mengesahkan Prolegnas Prioritas saja. Sebab dia tak yakin DPR akan mampu menyelesaikan 248 RUU tersebut hingga akhir masa tugas pada 2024.

"Saya secara pribadi tak yakin ini bisa diselesaikan. Menurut saya kita setujui dulu apa target prioritas pertama. Sehingga ini tidak menjadi catatan bahwa kita pernah mencatumkan 248 RUU. Sebetulnya perlu kita prioritaskan. Bagi saya dari 248 ini, ada yang perlu kita kaji lagi," ujar Ace.

Setelah semua masukan itu dicatat, pimpinan sidang Puan Maharani yang juga Ketua DPR, mengajak para peserta untuk mengambil keputusan.

"Apakah laporan Badan Legislasi DPR RI soal Prolegnas 2020-2024 bisa disetujui?" tanya pimpinan sidang yang juga Ketua DPR, Puan Maharani, di dalam rapat paripurna pada Selasa (17/12/2019).

"Setuju," jawab para pesera sidang serentak.

Puan lalu mengetuk palu sidang tanda keputusan sudah diambil.

Sebelumnya, di dalam rapat itu, Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam melaporkan proses pembahasan 2020-2024 tersebut. Dijelaskan usulan RUU masuk dari Pemerintah, dari anggota dewan, dan kelompok masyarakat seperti Nahdatul Ulama, Koalisi Kebebsan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, International Criminal and Justice Reform, Serikat Pekerja Pos Indonesia, dan lain-lain.

Rapat kerja awal dengan Menkumham dimulai pada 5 Desember membicara usulan prolegnas jangka panjang dan prolegnas prioritas. Diputuskan juga soal pembentukan panitia kerja. Baleg juga mengakomodasi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat di daerah melalui sejumlah kunjungan kerja.

"Kami telah mendiskusikan mendalam dan intensif Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020," kata Ibnu Multazam.

"Berdasarkan pendapat akhir mini fraksi serta pendapat pemerintah menyetujui untuk melanjutkan ke pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI."

Jumlah total RUU di dalam Prolegnas Prioritas adalah 248. Terdiri dari RUU usulan DPR, usulan dari Pemerintah, PD, dan 3 RUU sebagai daftar kumulatif terbuka.

RUU sebagai daftar kumulatif terbuka itu yakni RUU tentang koperasi, RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sedangkan dari seluruh RUU Prolegnas itu, sebanyak 50 RUU menjadi prioritas Prolegnas tahun 2020. Termasuk di antaranya 4 RUU lungsuran (carry over) dari periode sebelumnya. Yakni tiga RUU usulan dari Pemerintah yaitu RUU tentang biaya materai, RUU tentang RKUHP, dan RUU tentang permasyarakatan. Sementara 1 RUU merupakan carry over atas usul DPR yaitu RUU atas perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas prioritas 2020 dan hanya masuk daftar Prolegnas 2020-2024 atas usulan dari Kementerian Keuangan. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk ke prioritas atas usulan Komisi XI DPR.

RUU lainnya yang masuk daftar prioritas namun kemudian dikeluarkan atas usulan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Hal lainnya adalah pembahasan RUU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta RUU Kepulauan melibatkan DPD sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat 2 UU Nomor 15 tahun 2019 juncto UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Sumber: Suara Pembaruan