Partai Demokrat Soroti Isu Pengangguran dan Lapangan Kerja

Partai Demokrat Soroti Isu Pengangguran dan Lapangan Kerja
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melambaikan tangan seusai menyampaikan pidato pada Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Dalam pidatonya SBY menegaskan komitmen untuk mendukung pemerintah agar sukses dalam menjalankan tugasnya meskipun Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. ( Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto )
Carlos KY Paath / JAS Rabu, 11 Desember 2019 | 23:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Demokrat (PD) menyoroti isu menyangkut pengangguran dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data statistik, memang ada penurunan angka pengangguran sekitar 1 persen dalam waktu lima tahun.

Meski begitu, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, penurunan itu belum cukup. “Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita,” kata SBY.

Hal itu disampaikan SBY saat menyampaikan Pidato Refleksi Pergantian Tahun 2019 bertema "Indonesia 2020, Peluang, Tantangan dan Harapan" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (11/12/2019).

“Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar,” ungkap SBY.

SBY menuturkan, banyak terjadi peralihan pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan tentunya daya beli. PD mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat.

Misalnya seperti iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tarif dasar listrik dan lain-lain. “Perhatikan timing (kapan dinaikkan) dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat,” ujar SBY.

Secara moral dan sosial, menurut SBY, tidak bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi sedang susah. Satu hal yang juga patut menjadi perhatian yaitu “siapa saja yang menganggur” dewasa ini.

Data menunjukkan bahwa persentase dan angka lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik, dan keamanan. Belajar dari pengalaman Arab Spring pada 2011.

Begitu juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

“Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini,” tegas SBY.

SBY menambahkan, cara mengatasi pengangguran tentu sangat beragam. PD berharap, pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sangat besar saat ini, dapat menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak.

SBY menyatakan, PD juga menyambut baik program Kartu Prakerja yang ada dalam APBN 2020. “Ini sebuah inisiatif yang baik. (hal) yang penting, program dengan anggaran Rp 10 triliun untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik,” kata SBY.

Dengan begitu, masih kata SBY, tidak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja. Pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun.

PD juga berharap pemerintah memiliki kebijakan yang efektif dan lebih agresif bagi pencari kerja kaum milenial. Meskipun sektor pertanian, industri dan jasa tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, Indonesia juga memasuki era baru. “Ekonomi Baru” atau “Ekonomi Digital” telah menjadi bagian dari ekonomi Indonesia.

“Karenanya pendidikan dan pelatihan bagi kaum milenial ke depan harus dilakukan secara serius. Mereka harus dipersiapkan agar cakap dan terampil untuk bekerja di era ekonomi digital,” demikian Presiden Keenam RI tersebut. 



Sumber: Suara Pembaruan