Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, Ini Tanggapan KPU

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, Ini Tanggapan KPU
Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 7 Desember 2019 | 11:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengomentari wacana pemisahan kembali pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) sebagaimana hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar. KPU, kata Arief, berada dalam posisi menjalankan apa yang menjadi pilihan politik pembuat undang-undang terkait sistem pemilu.

"Kita ini penyelenggara pemilu, pelaksana undang-undang sehingga apapun keputusan pembuat UU terkait sistem pemilu, mau tidak mau harus kita laksanakan, dan kita harus selalu siap, apakah pemilu serentak atau dipisah lagi atau model yang lain," ujar Arief Budiman saat dihubungi, Sabtu (7/12/2019).

Jika berbicara pengalaman penyelenggara pemilu khususnya KPU, kata Arief, sebenarnya pemilu 2014 dan pemilu 2019 sama-sama beratnya. Pemilu 2014 di mana Pileg dan Pilpres dipisah, menurut dia, juga melelahkan, khususnya pada saat Pileg dan pihaknya juga bekerja overtime di sejumlah tempat.

"Di Pemilu tahun 2019, sama juga, kita bekerja overtime bahkan ditambah dengan Pilpres. Tanpa serentak pun sudah berat sebetulnya, hanya saja karena ditambah Pilpres, bebannya jadi lebih berat," jelas dia.

Namun, kata Arief, Pemilu Serentak 2019 lebih efisien karena sejumlah biaya penyelenggara pemilu bisa ditekan. Dia mencontohkan sosialisasi pemilu hanya sekali untuk dua jenis pemilu dan honor penyelenggara ad hoc (KPPS, PPS dan PPK) hanya dibayar satu kali.

"Begitu juga dengan biaya logistik, di mana kita melakukan penghematan banyak karena kita memilih bahan yang lebih murah dari pemilu sebelumnya dan menggunakan proses lelang melalui katalog elektronik sehingha harga-harganya lebih murah," tutur dia.

Dalam rangka perbaikan sistem pemilu ke depannya, kata Arief, KPU mengusulkan dua hal kepada pembuat UU terlepas nanti sistem pemilu serentak atau dipisah. Pertama, penerapan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-recap.

"E-recap ini akan memperpendek waktu rekapitulasi sampai penetapan hasil pemilu yang pada saat Pemilu Serentak 2019 memakan waktu 35 hari," ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, e-recap akan lebih menghemat biaya penyelenggaraan pemilu dan juga tidak terlalu menguras banyak energi panitia penyelenggara. Pasalnya, dengan e-recap, maka tidak perlu lagi rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi langsung dikirim ke pusat tabulasi untuk dicermati dan ditetapkan sebagai hasil pemilu.

"Kedua, kita akan menyediakan salinan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi untuk peserta pemilu dalam bentuk digital. Kalau kemarin (Pemilu 2019) kan ditulis secara manual dan itu melelahkan. Ke depan, kita akan menyediakan salinan digital," pungkas Arief.



Sumber: BeritaSatu.com