TPDI: Jangan Dengki, Ahok Berhak Menjabat di BUMN

TPDI: Jangan Dengki, Ahok Berhak Menjabat di BUMN
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (tengah). ( Foto: ANTARA FOTO )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 22 November 2019 | 10:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koodinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan pemerintah tidak perlu ragu untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk ke dalam dewan direksi dan/atau komisaris BUMN. Pasalnya BTP berada dalam posisi memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk masuk ke dalam dewan direksi atau komisaris BUMN. 

"Ahok tidak punya kendala hukum apapun untuk untuk masuk ke dalam Dewan Direksi atau Komisaris BUMN. Jadi, pemerintah atau Menteri BUMN tidak boleh ragu dengan keputusannya memilih Ahok," ujar Petrus di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

BTP, kata Petrus tidak memiliki jabatan fungsional apapun dalam partai politik, kecuali hanya sebagai anggota baru PDIP. BTP juga memenuhi sejumlah syarat lain berdasarkan Peraturan Menteri No. 3/MBU/02/2015, adalah bukan calon anggota legislatif (DPR, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) atau anggota DPR, DPD RI, DPRD I dan DPRD II.

Syarat formal lainnya dari Permen No. 3/BUM/02/2015 adalah tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

"Semua persyaratan untuk menjadi anggota dewan direksi dan/atau komisaris BUMN, sangat lengkap ada dalam diri Ahok, karenanya tidak menjadi halangan secara hukum dan politik bagi Ahok untuk dipercaya menduduki jabatan sebagai direksi maupun komisaris BUMN," tandas dia.

Karena itu, kata Petrus, pemerintah tidak boleh kalah terhadap suara segelintir orang yang menolak keberadaan BTP masuk dalam dewan direksi dan/atau komisaris BUMN. Pasalnya, tidak terdapat kendala yuridis dan politis bagi BTP untuk mengabdi dan mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk menyehatkan BUMN.

"Selain itu sebagai warga negara Ahok punya hak yang tidak pernah dicabut oleh kekuasaan manapun termasuk oleh kekuasaan pengadilan melalui sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak hukum Ahok," terang dia.

Lebih lanjut, Petrus menuturkan penolakan serikat pekerja BUMN terhadap BTP merupakan sesuatu yang kontraproduktif, memiliki tujuan politik dengan motif-motif politik sekedar mau menjegal BTP. Namun, kata dia, sikap tolak itu tidak menjadi syarat UU atau permen dalam pengangkatan direksi atau komisaris BUMN.

"Karena itu pemerintah teruskan saja memproses pengangkatan Ahok masuk dalam dewan direksi atau lomisaris, terlebih-lebih karena dukungan politik dari banyak pihak cukup memberi legitimasi bagi pemerintah termasuk menteri BUMN mengangkat Ahok membenahi BUMN dan badan-badan lainnya," imbuh dia.

Masyarakat, kata Petrus, tidak boleh mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana penistaan agama yang menjerat BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Pasalnya, tindak pidana penistaan agama yang dituduhkan kepada BTP tidak pernah dijadikan syarat secara limitatif oleh Peraturan Menteri BUMN No. 3/BUM/02/2015, untuk menempatkan seseorang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN.

"Hentikanlah budaya mempolitisasi dan mengkriminalisasi nasib seseorang dengan membawa perasaan iri dan dengki pribadi ke dalam ruang publik dan atas nama publik," pungkas Petrus. 



Sumber: BeritaSatu.com