Revisi UU Pemilu Diharapkan Rampung Tiga Tahun Sebelum Pemilu

Revisi UU Pemilu Diharapkan Rampung Tiga Tahun Sebelum Pemilu
Ketua KPU Arief Budiman (kiri), menyerahkan surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (tengah) di gedung KPU, Jakarta, Minggu 30 Juni 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao. )
Carlos KY Paath / JAS Senin, 11 November 2019 | 12:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu diharapkan rampung sebelum Pemilu 2024. Dengan begitu, persiapan pesta demokrasi lima tahunan dapat benar-benar optimal.

“Kami usulkan apabila undang-undang dalam beberapa hal harus direvisi, maka harus selesai tiga tahun sebelum pemilu, tahun 2021 harus selesai, jadi 2021-2022 untuk sosialisasi, susun peraturan KPU, 2023-2024 tahapan penyelenggaraan,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Hal itu disampaikan Arief usai melaporkan hasil evaluasi Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/11/2019). Arief menuturkan, pihaknya juga memberi masukan terkait kerepotan pemilih menggunakan hak suara saat Pemilu Serentak.

“Terkait keserentakan, ternyata merepotkan bagi pemilih. Surat suara banyak dan jumlah kandidat dipilih banyak. Desain keserentakan seperti apa kami serahkan ke pembuat undang-undang,” imbuh Arief.

Arief menyatakan, durasi kampanye yang terlalu lama juga memang perlu mendapat perhatian. Arief berharap hal itu dapat menjadi bahan evaluasi dan revisi UU Pemilu. Begitu pun menyangkut penggunaan media sosial. “Pemilu di media sosial perlu diantisipasi,” ucap Arief.

Di sisi lain, Arief mengungkapkan, sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menurun apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019. Pada 2014, jumlah sengketa mencapai 900 perkara. Sebanyak 600 dilanjutkan ke sidang, dan 23 perkara dikabulkan.

“Pemilu 2019 jauh menurun. Ada 360 perkara di MK, 260 ke sidang, dikabulkan hanya 12 untuk ditindaklanjuti. Melihat data ini, ini bukti penyelenggaraan pemilu dan demokrasi semakin baik,” ungkap Arief.



Sumber: Suara Pembaruan