Jokowi Pilih Prabowo dan Gerindra untuk Konsolidasi Kebangsaan

Jokowi Pilih Prabowo dan Gerindra untuk Konsolidasi Kebangsaan
Ketua Dewan Pembina Pos Raya Frans Adrianus Polnaya. ( Foto: Suara Pembaruan / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Rabu, 23 Oktober 2019 | 22:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Relawan Joko Widodo, Pos Raya memahami pilihan Presiden Jokowi mengakomodasi Partai Gerindra masuk koalisi dan ketua umumnya, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Pos Raya menilai niat di balik pilihan Jokowi adalah rekonsiliasi kebangsaan untuk Indonesia maju.

"Pos Raya memahami langkah Pak Jokowi sebagai upaya konsolidasi kebangsaan usai polarisasi horisontal yang sangat tajam pada saat Pilpres 2019," ujar Ketua Dewan Pembina Pos Raya Frans Adrianus Polnaya di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Frans mengatakan, organisasi relawan sudah mengetahui langkah Jokowi mengakomodasi Prabowo Subianto ke dalam kabinet pada 20 Oktober 2019 malam dalam acara resepsi Jokowi bersama relawan. Yang menarik, kata Frans, waktu itu Jokowi juga menegaskan tidak semua partai yang ingin bergabung dalam koalisi akan diakomodasi.

Jokowi memutuskan demikian agar tetap ada kekuatan politik yang menjalankan fungsi oposisi sehingga sistem checks and balances tetap berjalan dengan baik.

"Pos Raya mengapresiasi sikap politik Jokowi tersebut. Sikap ini adalah bukti komitmen kuat Jokowi untuk tetap merawat demokrasi yang sehat, sekaligus memagari dirinya agar kepemimpinan beliau tidak berkembang menjadi oligarki yang otoriter," kata Frans.

Lebih lanjut, Frans mengatakan, kesempatan yang diberikan Jokowi menjadi waktu terbaik bagi Prabowo untuk membuktikan gagasannya dalam membangun Indonesia. Keberhasilan Prabowo memperkuat pertahanan Indonesia, menurut dia, bisa berdampak positif secara elektoral terhadap Prabowo dan Partai Gerindra.

"Ini juga menjadi momentum bagi Prabowo untuk mencegah hal-hal pernah disampaikan di masa kampanye, misalnya kebocoran uang triliun rupiah atau Indonesia punah. Kekuasaan sudah diberikan, maka gunakan kekuasaan itu mencegah kebocoran dan Indonesia punah," tegas dia.

Frans menilai tidak ada alasan lagi bagi publik untuk tidak mengizinkan atau melarang Jokowi memilih Prabowo. Sebagian masyarakat Indonesia, kata dia, sudah menerima Prabowo sebagai calon presiden dalam kontestasi pilpres yang lalu.

"Setelah tidak terpilih, kita tidak memiliki alasan untuk menolak Prabowo menjadi menteri. Bisa saja jabatan menteri menjadi salah satu tahapan bagi Prabowo menjadi Presiden berikutnya dengan catatan dia harus menunjukan kinerja yang baik, berdaya guna dan berhasil guna," kata Frans.



Sumber: Suara Pembaruan