Pemerintah Ubah Nomenklatur 4 Lembaga, DPR Bisa Terima

Pemerintah Ubah Nomenklatur 4 Lembaga, DPR Bisa Terima
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri) Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 23:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memutuskan untuk mengubah nomenklatur sejumlah kementerian dan lembaga. Ada penggabungan yang memengaruhi empat kementerian/lembaga yang ada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan perubahan tersebut kepada para pimpinan DPR yang melakukan rapat konsultasi di Jakarta, hari ini Senin (21/10/2019).

"Beliau menyampaikan bahwa akan ada perubahan 4 nomenklatur dari Kementerian/lembaga," kata Ketua DPR Puan Maharani.

Misalnya, Kementerian Riset dan Teknologi akan menjadi Badan. Maka unsur pendidikan tinggi di kementerian itu akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan lainnya adalah Kementerian Koordinator Maritim akan mendapatkan tambahan.

"Menjadi Kemenko Maritim plus Investasi. Dan yang satunya itu Bekraf itu akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata," kata Puan.

Bagi pihaknya, perubahan itu tak akan mengubah tata kementerian sampai harus ada reorganisasi besar-besaran. Yang ada hanyalah sekedar penggabungan. Sama sekali tak ada pembubaran.

"Pada prinsipnya DPR kemudian menyetujui, dan karena memang AKD di DPR itu sudah diputuskan, artinya tidak ada masalah," ujarnya.

Kata Puan, nantinya perubahan itu akan disampaikan secara resmi ke DPR melalui surat. DPR hanya berharap kerja sama Parlemen dengan unsur pemerintahan akan bisa berlangsung sukses.



Sumber: BeritaSatu.com