Ini Jawaban Tuntas Sekjen PDIP soal Isu Prabowo Jadi Menhan

Ini Jawaban Tuntas Sekjen PDIP soal Isu Prabowo Jadi Menhan
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Hasto Kristiyanto ( Foto: Beritasatu TV )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 21:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar memutuskan untuk mengangkat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Dan kita hormati hak itu," kata Hasto menjawab wartawan, di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Kata Hasto, presiden yang mengambil keputusan dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan Indonesia Raya ke depan. "Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik. Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa. Termasuk menentukan koalisi pascapemilu.

"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita utk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," kata Hasto.

"Tapi apakah PDI Perjuangan tidak takut bila yang dirangkul ini nantinya akan menusuk balik?" tanya wartawan.

"(Kalau begitu, red) Itu kalau orang Jawa bilang, dikei ati ngrogoh rempelo (bahasa jawa, artinya diberi hati mengambil ampela, red)," kata Hasto sambil berlalu.

Untuk diketahui, jabatan Menteri Pertahanan adalah salah satu dari triumvirat selain Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pasal 8 ayat 3 UUD 1945, ketiga jabatan itu akan memegang tugas-tugas kepresidenan secara bersama-sama selama terjadi kekosongan jabatan presiden-wakil presiden.

Sementara ungkapan Dikei Ati Ngrogoh Rempelo adalah sebuah kalimat yang lazim dipakai orang Jawa untuk mengekspresikan kekecewaan dan kekesalan kepada seseorang yang tak tahu diri.

Lalu bagaimana bila ada Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika Gerindra masuk kabinet? Menjawab itu, Hasto mengatakan hal demikian adalah bagian dari dinamika. Sebab demokrasi membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat. Kata Hasto, demokrasi bersama Jokowi tidak menutup berbagai tanggapan kritis. Itu yang membuat sehat di dalam dinamika koalisi.

Dan pihaknya yakin, bila membaca pernyataan sejumlah ketua umum Koalisi Indonesia Kerja, semuanya menghormati hak prerogratif presiden. Sekaligus juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh presiden ketika memutuskan untuk memperluas Koalisi Indonesia Kerja.

"Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," katanya.

Dia lalu memberi contoh sikap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Kalau kita lihat dari komitmen yang disampaikan oleh bapak Surya Paloh ketika bertemu dengan para ketua umum partai, semua menghormati hak prerogratif dari presiden tersebut. Karena inilah konstitusi kita," kata Hasto.



Sumber: BeritaSatu.com