Bertemu PKB, Gerindra Bantah Bahas Jatah Menteri

Bertemu PKB, Gerindra Bantah Bahas Jatah Menteri
Ahmad Muzani. ( Foto: Antara / Nova Wahyudi )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Senin, 14 Oktober 2019 | 15:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang, Partai Gerindra tampak serius melakukan proses komunikasi politik untuk lebih dekat dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang merupakan pendukung utama pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Walau secara resmi Gerindra masih saja "malu-malu kucing".

Setelah tadi malam bertemu dengen Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, hari ini Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Rencananya nanti malam Pak Prabowo akan melanjutkan safari silaturahmi bertemu ketum PKB Pak Muhaimin Iskandar,” kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Senin (14/10/2019).

Muzani berkilah bahwa pertemuan dengan Muhaimin dan Surya Paloh itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh Prabowo setelah sebelumnya bertemu Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya juga Prabowo sudah bertemu Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa.

“Untuk mencairkan kebekuan, untuk memberi suatu perhatian-perhatian dan seterusnya sehingga kebekuan yang selama ini membeku dan menjadi hambatan bagi pemahaman yang salah, yang kurang lengkap, dan tentu saja ketidakpahaman selama ini bisa dicairkan,” kata Muzani.

Dia menyatakan tak ada sama sekali membicarakan posisi Gerindra di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf seperti masuk koalisi dan menjadi anggota kabinet. Diklaim Muzani, yang disampaikan Prabowo di setiap pertemuan adalah pandangannya soal kondisi nasional kepada para pemimpin parpol yang memiliki legislator di Parlemen. Bahkan diklaim dirinya, bahwa sudah ada kesepakatan tidak akan ada pembicaraan mengenai koalisi di dalam pertemuan Prabowo dengan para ketua umum parpol.

Uniknya, Muzani sudah berbicara substansi yang mirip dengan para petinggi KIK lainnya. Bahwa soal kabinet itu adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Semua petinggi KIK selalu bicara demikian bila ditanya soal kabinet mendatang.

“Tadi malam kami semua sepakat tidak mau membahas itu karena persoalan menteri adalah hak prerogatif presiden sehingga baik Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh tidak memiliki kewenangan apapun untuk mendesak apalagi meminta kepada presiden tentang nama-nama,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com