Kunjungan PDIP ke Pesantren Wujud Silaturahmi Nasionalis dan Santri

Kunjungan PDIP ke Pesantren Wujud Silaturahmi Nasionalis dan Santri
Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Gus Nabil Haroen bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Rabu, 9 Oktober 2019 | 22:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyelenggarakan safari ke pesantren sebagai wujud silaturahmi kebangsaan. Jajaran pengurus dan kader PDIP berkunjung ke Pondok Pesantren al-Tsaqafah, asuhan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa malam (8/10/2019).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (9/10/2019) disebutkan, kunjungan itu juga dihadiri Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Gus Nabil Haroen (anggota DPR Fraksi PDIP), serta sejumlah pengurus partai dan kader.

Kiai Said Aqil Siroj menyambut baik kunjungan pengurus PDIP ke pesantren al-Tsaqafah. Kunjungan tersebut dikatakan sebagai momentum silaturahmi kebangsaan. Kiai Said juga mengisahkan bagaimana pentingnya persatuan antara kelompok nasionalis dan santri.

"Persatuan antara kaum nasionalis dan santri itulah terwujud proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945," jelas Kiai Said.

Kemudian, ujarnyam KH Chasbullah Wahab, orang kedua terpenting di NU, menjadi penasihat pribadi Bung Karno. "Segala hal yang menyangkut agama, sosial, dan kebudayaan masyarakat, Bung Karno selalu meminta masukan kepada Kiai Wahab Chasbullah," ujar Kiai Said.

Dia juga berkisah hubungan Bung Karno dengan kiai-kiai NU termasuk sumbangsih penting Kiai Wahab, yakni terminologi halalbihalal.

"Itu bahasa Arab, tetapi tidak ada konteksnya di budaya orang-orang Arab. Terminologi itu muncul ketika Kiai Wahab menjawab permintaan Bung Karno yang menginginkan ada silaturahmi di antara pemimpin bangsa," ujarnya.

Di sisi lain, ketika penyusunan dasar negara, Ketuhanan yang Maha Esa, kiai-kiai NU berjasa besar merekatkan hubungan di antara tokoh bangsa, yang berdebat terkait tujuh kata, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

"Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, menyuruh Gus Wahid Hasyim untuk mengirim kabar di tengah situasi negara yang genting. Kata Kiai Hasyim, saya setuju, tujuh kata itu dihilangkan. Yang penting negara kuat dulu, bersatu. Kita bisa membangun negara, berdakwah, membangun pendidikan, rumah sakit, di atas negara yang kuat," kisah Kiai Said.

Di sisi lain, Kiai Said juga berpesan agar jangan ada upaya memecah belah bangsa dengan istilah syariah. Setelah runtuhnya Soviet, kata dia, negara-negara berebut ingin syariah, seperti Afganistan, yang akhirnya berantakan dan selama 40 tahun, bahkan sampai sekarang, belum selesai.

"Maka, dari konteks ini, NU menolak NKRI bersyariah. Kita setiap hari sudah menjalankan syariah Islam. Keutuhan NKRI harus kita jaga. Jangan mencari-cari yang aneh, yang menjadikan keutuhan dan persatuan ini jadi terganggu," kata tokoh yang kembali masuk 500 tokoh muslim paling berpengaruh 2019 itu.

Kiai Said juga berpesan bagaimana menjaga silaturahmi kebangsaan, hususnya persahabatan antara NU dan kaum nasionalis, sangat penting dijaga. "Jangan sampai seperti di Timur Tengah, hubungan agama dan negara belum selesai," pesannya.

Sementara, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan tentang kontribusi kaum nahdliyyin bagi keutuhan bangsa Indonesia. "Kami datang untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan keluarga besar nahdliyyin, di mana Pak Jokowi telah memimpin Indonesia Raya ini dengan baik. Beliau juga seorang santri sebagaimana Bung Karno," kata Hasto.

Dalam sambutannya, Hasto mengungkapkan bagaimana visi santri dan keislaman Bung Karno dalam diplomasi internasional. "Kesantrian Bung Karno tidak usah diragukan. Ketika Bung Karno datang ke Uni Soviet, dia tetap salat lima waktu serta meminta syarat dicarikan makam Imam al-Bukhari. Di tangan Bung Karno, dakwah Islam rahmatan lilalamin ke seluruh dunia," jelasnya.

Gus Nabil Haroen, Ketua Umum PP Pagar Nusa NU, yang juga anggota DPR dari PDIP, mengungkapkan pentingnya silaturahmi antara PDIP dan nahdliyyin, yang berarti juga antara kekuatan nasionalis dan santri.

"PDIP ini merupakan partai yang mencerminkan moderasi, ummatan washatan. Karena, ini menjadi jembatan antara kaum nasionalis dan kalangan santri. Visi dan misinya moderat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Maka, saat ini, tidak boleh lagi ada yang menyebut PDIP partai anti-Islam," kata Gus Nabil.



Sumber: Suara Pembaruan