KIK Nilai Idealnya Menteri Didahulukan dari Parpol Koalisi

KIK Nilai Idealnya Menteri Didahulukan dari Parpol Koalisi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ( Foto: Beritasatu.com/Markus Junianto Sihaloho )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan penentuan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun PDIP meyakini bahwa napas utama penyusunan kabinet adalah koalisi pendukung sebelum pertarungan Pilpres 2019. Walaupun apabila di masa berikutnya dirasakan perlu gotong royong yang lebih jauh, bisa saja terjadi perubahan.

"Hal yang ideal tentu saja koalisi sebelum presiden itu dinyatakan sebagai pemenang, itu sebangun dengan pembentukan kabinet. Sehingga skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," kata Hasto, Rabu (9/10/2019).

Walau demikian, semangat yang ditunjukkan oleh koalisi pendukung itu sebenarnya semangat gotong royong. Itu sebabnya di DPR dan MPR, yang berada di luar koalisi seperti Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, dirangkul.

Menurut Hasto, tidak ada istilah "bumi hangus" walau Koalisi Indonesia Kerja punya potensi melakukannya dengan kekuatan 60,7 persen di Parlemen. "Itu sebabnya sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," imbuhnya.

Walau demikian, ketika ditanya apakah Gerindra tak diajak masuk ke dalam kabinet, Hasto mengatakan bahwa bila di dalam perjalan kemudian dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong royong, maka pada saatnya akan ditunjukkan.

Hanya saat ini pihaknya menilai langkah yang diambil seharusnya yang bersifat ideal. "(Yakni, red) Dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Ma'ruf amin dilantik, tentu saja napasnya adalah basis pendukungnya yaitu dari Koalisi Indonesia Kerja," imbuhnya.

Dia juga memastikan sama sekali belum pernah ada pembahasan soal masuknya menteri yang berasal dari parpol di luar KIK. Sebab semua ketua umum parpol di koalisi itu menyadari sepenuhnya hak prerogatif presiden dalam menentukan kabinet.

"Ibu Megawati (ketua umum PDIP) dan partai koalisi belum pernah membahas hal tersebut karena ini merupakan hak preogratif presiden. Yang kami sampaikan adalah sehatnya demokrasi dimana ada konsistensi di dalam koalisi yang terbentuk sebelum pilpres dan pasca," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan prinsip yang terutama adalah pihaknya menganggap penentuan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga pada dasarnya PPP akan ikut dengan apa yang diputuskan oleh presiden.

Kedua, menyangkut isu masuknya menteri dari oposisi, Arsul mengatakan pihaknya meyakini sebelum membuat keputusan, Presiden Jokowi akan mengajak semua parpol koalisi untuk berbicara.

"Pak Jokowi pasti akan mengajak parpol koalisi untuk berbicara. Dan kami percaya bahwa Pak Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan menambah anggota koalisinya atau tidak," kata Arsul

Masalahnya, hingga saat inipun pihaknya belum diajak bicara sama sekali oleh Jokowi untuk penentuan nama-nama calon anggota kabinet ke depan. "Kita saja belum jelas mau dapat pos apa," imbuh Arsul.



Sumber: BeritaSatu.com