Banyak PR yang Harus Diselesaikan DPR Periode 2019-2024

Banyak PR yang Harus Diselesaikan DPR Periode 2019-2024
Suasana Pelantikan Anggota DPR terpilih di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / JAS Selasa, 1 Oktober 2019 | 12:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 575 anggota DPR 2019-2024 dilantik pada Selasa (1/10/2019). Dari 575 anggota DPR yang dilantik, sebanyak 298 di antaranya petahana. DPR periode 2019-2024 memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal ini mengingat kinerja DPR sepanjang lima tahun sebelumnya sangat mengecewakan.

"Untuk lembaga yang saat pemilu 2014 membutuhkan anggaran 18,9 triliun, dan setahun membutuhkan Rp 5,7 triliun (tahun 2018). Kinerja legislasi DPR 2014 - 2019 boleh dikatakan mengecewakan," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada Suara Pembaruan, Selasa (1/10/2019).

Bayu memaparkan landasan kinerja DPR periode 2014-2019 layak disebut mengecewakan. Salah satunya target legislasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolgenas) yang tidak terpenuhi. Dari 189 RUU target selama 5 tahun, DPR baru mengesahkan 84 UU atau hanya sekitar 40 persen dari target. Sementara dari 84 RUU yang disahkan DPR periode 2014-2019, hanya sebanyak 35 RUU atau 42 persen yang masuk Prolegnas prioritas.

"Sisanya, 49 RUU atau 58 persen masuk kategori di luar prolegnas yaitu daftar kumulatif terbuka seperti pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan Mahkamah Konstitusi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," kata Bayu.

Di akhir masa jabatan, DPR selalu berkilah rendahnya produktivitas legislasi karena lebih menekankan aspek kualitas UU dibandingkan kuantitas. Bayu mengingatkan, DPR sendiri yang menentukan target legislasi dalam Prolegnas di awal masa jabatan.

"Jika sejak awal menekankan pada kualitas dan bukan kuantitas seharusnya jumlah RUU yang ada dalam Prolegnas tidak perlu sebesar itu," katanya.

Dari aspek kualitas, kata Bayu, pembentukan UU yang dilakukan DPR juga bermasalah. Selain berbagai UU kontroversial terjadi di akhir masa jabatan karena pembahasannya yang mendadak, tertutup, dan bertolak belakang dengan kehendak publik, Bayu menegaskan DPR periode 2014 - 2019 sudah membentuk sejumlah UU bermasalah.

Salah satunya perubahan UU MD3 pada awal 2018 yang menjadikan DPR sebagai lembaga yang jauh dari rakyat dan antikritik karena ada pasal yang bisa memerintahkan kepolisian memanggil paksa dan menyandera orang yang tidak menghadiri panggilan DPR.

Selain itu, terdapat pasal tentang tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Untungnya kemudian pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.

Lebih jauh, Bayu menyatakan, dalam membentuk UU, DPR seringkali mengatur kembali norma-norma yang sudah dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Dalam UU Pemilu 2017 misalnya, DPR mengatur kembali kewajiban verifikasi parpol hanya untuk parpol baru sementara parpol yang punya kursi di DPR tidak perlu.

Keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. "Pada Akhirnya pasal inipun kembali dibatalkan oleh MK," katanya.

Bayu menilai, DPR periode 2014-2019 lebih condong mengurus legislasi yang terkait dengan kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan bagi anggota DPR sendiri ketimbang publik. Hal ini ditunjukkan DPR dengan berulang kali merevisi UU MD3.

Bahkan, UU MD3 mencatat rekor sebagai UU yang paling sering direvisi di periode ini. Sampai saat ini UU MD3 yang dibentuk di 2014 sudah tiga kali dilakukan revisi yakni, pada akhir 2014 untuk menambah jumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), berikutnya perubahan pada 2018 yang menjadikan DPR sebagai lembaga anti kritik dan dapat memidanakan pengkritiknya dan terakhir penambahan pimpinan MPR yang seharusnya 5 menjadi 10 orang yang dilakukan di akhir masa jabatan DPR 2014-2019.

"Sementara beberapa RUU yang penting bagi publik dan perlindungan HAM justru terabaikan seperti RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Tentang Penyadapan, RUU Data Pribadi, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, RUU Jabatan Hakim," tegas Bayu.

Rendahnya kuantitas maupun kualitas legislasi tak hanya terjadi pada periode 2014-2019 tetapi juga DPR periode sebelumnya.

Dikatakan, DPR periode 2004-2009 hanya menyelesaikan 193 RUU dari target 284 RUU dalam Prolegnas. Sementara DPR periode 2009-2014 hanya menyelesaikan 126 RUU dari target 247 RUU.

Kualitas legislasi yang dihasilkan DPR pun tercermin dari data putusan MK terkait pengujian UU. Dari 641 UU yang diuji hingga hari ini, MK telah memutus sebanyak 1.262 perkara dengan jumlah perkara yang dikabulkan sebanyak 261 atau 20 persen.

Bayu menekankan kesalahan terbesar DPR adalah menganggap kinerja legislasi hanya dimaknai sebagai proyek yang membawa benefit baik aspek materiil maupun elektoral. "Akibatnya target pembentukan UU menjadi tidak rrasional," katanya.

Kerja legislasi sebagai proyek dibuktikan dengan adanya perjanjian tidak tertulis bahwa antarkomisi setiap tahun harus mendapat jatah pembahasan UU yang hampir sama. Akibatnya prolegnas lebih pada daftar keinginan dan bukan daftar kebutuhan yang disusun secara hati-hati.

"Bukti sebagai daftar keinginan adalah di tengah jalan DPR seringkali menyusun UU bukan berdasarkan prolegnas namun berdasarkan RUU luar Prolegnas," katanya.

Belum lagi dengan malasnya anggota DPR bersidang. Rapat-rapat DPR seringkali hanya diisi oleh kursi kosong. Menurut Bayu, hal ini akibat tidak jelasnya jangka waktu pembahasan RUU.

UU MD3 menyebutkan Pembahasan RUU oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi diselesaikan dalam tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. "Frasa dapat diperpanjang ini tidak ada kepastian dan menyebabkan lambatnya pembahasan," paparnya.

Selain itu model pembahasan fraksi berhadapan dengan pemerintah sangat tidak efektif, seharusnya sebelum bertemu pemerintah, DPR sudah selesai internal. Dengan demikian saat berhadapan dengan pemerintah, DPR telah menjadi sebagai satu kesatuan kelembagaan dan bukan dengan fraksi-fraksi.

"Terakhir problem akut DPR adalah soal keterbukaan, anggaran besar DPR ternyata tidak mampu menghadirkan publikasi yang update dan real time di web DPR tentang perkembangan pembahasan UU sehingga publik meskipun tidak hadir atau melihat langsung bisa untuk mengikuti," tegasnya.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Bayu menyatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan DPR periode 2019-2024. Bayu mengingatkan, DPR ke depan sudah seharusnya menghindari korupsi, menyerap aspirasi rakyat di daerah dan serius mengikuti sidang.

"Serta menghindari kinerja legislasi lamban dan tidak berpihak kepada rakyat," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan