MK Sebut Uji Materi UU KPK Terburu-buru

MK Sebut Uji Materi UU KPK Terburu-buru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) saat memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Yustinus Paat / FMB Senin, 30 September 2019 | 15:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai uji materi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi oleh para mahasiswa terlalu terburu-buru. Pasalnya, UU KPK hasil revisi belum diundangkan atau belum ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan dimasukkan dalam lembaran negara.

"Jadi ini supaya diperhatikan dan kelihatan memang terburu-buru dan menunggu nomor dari UU yang sudah disetujui bersama," ujar Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams saat sidang pendahuluan UU KPK di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Kirim Surat ke DPR, KPK Minta Penundaan Pengesahan RUU KPK

Wahiduddin mengatakan uji materi UU KPK hasil revisi akhirnya tidak menyebutkan nomor dan tahun UU hasil perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata Wahiduddin, telah disebutkan soal tahapan pembentukan UU sampai disahkan.

"Bahwa pembentukan undang-undang itu membutuhkan tahapan perencanaan, ini sudah, penyusunan sudah, pembahasan sudah, pengesahan itu uang belum. Karena pengesahan oleh Presiden, dan pengundangan," tutur Wahiduddin.

Sementara itu, hakim konstitusi yang lain Enny Nurbaningsih meminta pemohon uji materi UU KPK hasil revisi untuk menegaskan nomor dan tahun UU yang hendak diuji dalam perbaikan permohonan. Pasalnya, MK tidak mungkin memutuskan uji materi UU yang tidak memiliki nomor dan tahun.

Tegaskan Tak Terbitkan Perppu KPK, Menkumham Sarankan Uji Materi di MK

"Harus ada kepastian bahwa apa yang sebetulnya pemohon ingin ajukan permohonan ke MK. Harus ada kepastian, mau melakukan uji materi yang mana ke MK. Sebab walau bagaimanapun MK tidak mungkin memutus putusannya titik-titik gitu," ujar Enny.

UU, kata Enny, memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan atau sudah mempunyai nomor dan tahunnya. Dalam Pasal 87 UU UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UU mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat saat tanggal diundangkan.

"(UU KPK) Ini kan belum ada kekuatan mengikatnya. Jadi harus dipikirkan dulu," pungkas Enny.

Beda Sikap Presiden soal RUU KPK dan RUU KUHP, Ini Penjelasan Moeldoko

Sebelumnya, MK menggelar sidang perdana uji materi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (30/9/2019). Uji materi ini dilakukan oleh 18 orang yang terdiri dari 16 mahasiswa, satu orang politisi dan satu orang pengusaha. Para pemohon ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Zico Leonard Simanjuntak.

Zico mengatakan pihaknya melakukan uji materi terhadap UU KPK baru dan UU KPK lama. Terhadap UU KPK baru yang belum diundangkan, para mahasiswa menggugat secara formil karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara UU KPK lama (Nomor 30/2002) diuji materi sejumlah pasalnya khusus yang terkait proses dan mekanisme pemilihan pimpinan KPK. 



Sumber: Suara Pembaruan