Ketua KPU: 258 Daerah Belum Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Ketua KPU: 258 Daerah Belum Sepakati Anggaran Pilkada 2020
Ilustrasi pilkada. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FER Senin, 23 September 2019 | 23:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menyebutkan sampai saat ini baru 12 daerah pelaksana Pilkada Serentak 2020 yang menyepakati anggaran penyelenggaraan pilkada. Dengan demikian, masih terdapat 258 daerah belum menyepakati naskah persetujuan hibah daerah (NPHD).

"Diketahui, sampai dengan kemarin dua hari lalu NPHD yang di tandatangani baru 12 daerah," ujar Arief kepada wartawan usai meresmikan dimulainya tahapan Pilkada 2020 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Gibran Bantah Pasang Spanduk Politik

KPU, kata Arief, memberikan waktu hingga 1 Oktober 2019 agar KPU daerah segera menyepakati NPHD bersama pemerintah daerah setempat. Pasalnya, pada tahun 2019, KPU sudah melakukan kegiatan-kegiatan menuju Pilkada Serentak 2020.

"Pada 2019 ini sudah ada kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU provinsi, kabupaten dan kota. Dan itu tidak mungkin akan dilaksanakan tanpa dukungan anggaran," tandas Arief.

Meskipun demikian, Arief mengaku sudah ada beberapa daerah yang menginformasikan bahwa pihaknya tidak bisa menandatangani NPHD pada 1 Oktober. Pasalnya, pembahasan dengan pemda setempat yang agak lambat. Pihaknya meminta KPU daerah untuk membuat komitmen dengan pemda yang menyatakan kapan pembahasan NPHD itu bisa dituntaskan.

Baca Juga: Nasdem Buka Pendaftaran Pilkada 2020

"Kalau memang tidak bisa diselesaikan pada 1 Oktober, paling tidak pas tanggal 1 Oktober itu harus ada komitmen kapan pembahasan akan diselesaikan. Sebab, Pada 1 Oktober nanti kita akan lakukan evaluasi dulu ya, berapa banyak yang sudah selesai, berapa banyak yang belum. Kalau belum sampai di tahap apa," ungkap Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan ke-12 daerah yang sudah menyelesaikan NPHD yakni Provinsi Kepulauan Riau, Kota Bitung, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pacitan, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Sibolga. Menurutnya, mayoritas daerah yang belum menandatangani NPHD tidak mengalami masalah yang serius.

Baca Juga: Biaya Pilkada Jadi Beban bagi Daerah Miskin

Pramono yakin bakal banyak daerah yang akan menuntaskan pembahasan NPHD pada pekan ini dan beberapa pekan mendatang. Sesuai peraturan Kemendagri, kata dia, setelah NPHD disepakati sebagai dasar anggaran pelaksanaan pilkada, akan ada tiga kali tahap pencairan anggadan.

"Kami harapkan, yang pencairan pertama itu bisa mengcover biaya pilkada sampai Februari atau Maret tahun depan. Nanti baru pencarian kedua yang akan lebih besar (nominalnya)," pungkas Pramono.

Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sembilan provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu,Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.



Sumber: BeritaSatu.com