Mervin Komber Bantah Tatib Baru DPD Jegal Calon Tertentu di Pemilihan Ketua

Mervin Komber Bantah Tatib Baru DPD Jegal Calon Tertentu di Pemilihan Ketua
Sidang Etik Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) yang dipimpin Ketua BK DPD Mervin Komber (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua H Abd Jabar Toba, H Oni Suwarman dan H Hendry Zainuddin pada 15 September 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / JAS Minggu, 22 September 2019 | 18:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) Mervin S Komber membantah adanya anggapan bahwa sejumlah aturan dan pasal dalam tatib baru DPD, bertujuan untuk menjegal calon tertentu, untuk maju dalam pemilihan Pimpinan DPD. Menurut Marvin, masuknya sejumlah pasal dari kode etik dalam Tatib baru tersebut adalah keputusan Pleno BK DPD. Para anggota BK sepakat agar penyusunan tatib didasari juga oleh kode etik DPD.

“Dasarnya itu kode etik DPD. Wajar saja dan tidak berlebihan. Semua Anggota Badan Kehormatan DPD dalam Rapat Pleno sepakat bahwa orang yang sedang dalam status tersangka dan orang yang sudah dijatuhi sanksi BK tidak bisa menjadi pimpinan DPD," kata Ketua BK DPD Mervin Komber, Minggu (22/9/2019).

Sanksi BK, kata Mervin, disampaikan dalam paripurna dan diketahui semua anggota. Putusan BK, kata dia, bertujuan agar dijalankan anggota DPD yang telah melanggar kode etik DPD.

"Rapat Pleno BK memahami bahwa saat mereka yg disanksi BK karena melanggar kode etik jadi pimpinan, bagaimana dia mau dukung BK menegakkan kode etik? Jika DPD tidak menegakkan kode etik, apa kata rakyat?" tandas dia.

Menurut Mervin, seharusnya DPD memberikan pemahaman yang baik kepada rakyat. Pleno Badan Kehormatan DPD, kata dia, memahami bahwa DPD harus komitmen pada kode etik dan Pleno BK DPD tidak ingin pimpinan nantinya berstatus tersangka atau pelanggar kode etik.

"Bagaimana para pimpinan DPD kelak mau memberikan contoh yang baik kepada rakyat jika kita tidak mengatur tata tertib sesuai kode etik dan BK DPD komitmen pada penegakkan citra dan martabat lembaga. DPD harus menjadi contoh bagi rakyat, karena DPD diisi oleh para tokoh-tokoh daerah yang berkualitas," ungkap dia.

Senator yang mewakili Provinsi Papua Barat itu menjelaskan, sejumlah pasal dalam tatib baru DPD dibahas sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang sah. Marvin merasa heran saat sejumlah anggota DPD yang hadir dan mengikuti pembahasan, berteriak menolak tatib dalam rapat paripurna. Padahal mereka turut serta dalam pembahasan tata tertib ini.

"Mereka juga tahu persis bahwa pembuatan tatib itu mengadopsi muatan yang ada di kode etik. Dan usulan mengambil pasal-pasal dari kode etik ke tata tertib ini disepakati dalam rapat pleno Badan Kehormatan dan tidak ada yang keberatan. Semua setuju. Semua ingin penegakkan kode etik DPD. Semua memahami kehendak rakyat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Mervin membantah jika Tatib baru DPD bukan politisasi untuk menjegal bakal calon tertentu menjadi pimpinan DPD. Menurut Mervin, tuduhan tersebut tidak berdasar.

“Jadi bukan soal politisasi. Lalu malah BK DPD dituduh buat aturan untuk menjegal bakal calon tertentu. Jelas ini tuduhan tak berdasar. Sepertinya, mereka yang menolak tatib ini tidak memahami kehendak rakyat yang menginginkan parlemen bersih, yang mendukung DPD menegakkan kode etik. Silakan tanya rakyat, mau pimpinan DPD sesuai kode etik atau tidak? Rakyat pasti mendukung Badan Kehormatan DPD," ujar alumni Universitas Cenderawasih ini. 



Sumber: BeritaSatu.com