Formappi Beberkan 6 Alasan Rendahnya Kinerja Legislasi DPR

Formappi Beberkan 6 Alasan Rendahnya Kinerja Legislasi DPR
Peneliti Formappi Lucius Karus. ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / FER Kamis, 19 September 2019 | 17:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus, menyebutkan enam alasan rendahnya kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan catatan Formappi, DPR periode 2014-2019 hanya mampu mengesahkan 28 Rancangan Undang-undang (RUU) dari total 189 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas.

"Pertama, kegaduhan yang sejak awal menghiasi pertarungan antara kubu di DPR untuk memperebutkan kursi pimpinan. Kegaduhan ini menyita waktu dan energi sehingga berimbas pada semangat kerja anggota dewan," ujar Lucius di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Kedua, kata Lucius Karus, masalah pribadi Ketua DPR yang berdampak pada terjadinya penggantian posisi ketua hingga tiga kali. Setiap proses penggantian menghadirkan polemik yang menyeret DPR sebagai institusi dalam kegaduhan. Pergantian Ketua DPR ini, berakibat bergesernya koordinasi yang harusnya menjadi salah satu tugas pokok pimpinan DPR.

"Kelihatan misalnya pada rencana yang disampaikan ketua DPR pada pembukaan masa sidang. Jarang sekali rencana yang disampaikan Ketua akan berdampak pada hasil. Contoh, ketua DPR sebut RUU tertentu sebagai target utama masa sidang yang akan datang, nyatanya malah RUU lain yang dihasilkan. Ini nampaknya memperlihatkan miskoordinasi pimpinan dan alat kelengkapan DPR," terang dia.

Ketiga, perencanaan tidak terfokus yang membuat DPR tak terarah dalam menyelesaikan pembahasan legislasi. DPR, kata Lucius, tidak menggunakan parameter yang jelas dalam menyusun RUU.

"Keempat, tarik menarik kepentingan politik yang menyulitkan kompromi pada sejumlah isu krusial RUU tertentu. Situasi yang berbeda pada revisi UU KPK dan MD3, ketika kompromi makin transaksional, dengan mudah kata sepakat dibuat DPR," ungkap Lucius Karus.

Kelima, kendala teknis berupa kesibukan pemerintah dan DPR yang membuat proses pembahasan terganggu. Pemerintah dan DPR juga kadang merasa begitu berkuasanya sehingga prosedur yang sudah diatur lebih sering dilanggar.

Lucius mencontohkan soal ketersediaan naskah akademik yang sangat jarang ditemukan pada setiap RUU yang dibahas DPR. Padahal, arah pembahasan RUU akan sangat ditentukan oleh kesepahaman anggota DPR dan pemerintah pada konsep-konsep dasar yang ingin diatur dalam RUU tersebut.

"Keenam, kesibukan persiapan pemilu baik pileg dan pilpres yang terlalu lama. Waktu DPR termasuk pemerintah juga banyak yang tersedot untuk kepentingan pemilu," jelas Lucius.

Lebih lanjut, Lucius menyebutkan, sebanyak 28 RUU yang disahkan DPR terdiri 3 RUU yang disahkan tahun 2015, 10 RUU pada tahun 2016, 6 RUU pada tahun 2017, 5 RUU pada tahun 2018 dan 4 RUU pada 2019. Khusus RUU KPK dan RUU MD3 yang direvisi kilat, bisa menjadi catatan khusus karena mekanisme pembahasannya terbilang aneh.

"Keduanya memang sempat masuk daftar RUU Prolegnas, tetapi MD3 itu mestinya sudah tuntas pada revisi kedua pada tahun 2017 lalu. Sementara, revisi UU KPK juga masuk daftar Prolegnas. Akan tetapi sebelumnya sudah pernah ingin dibahas, namun gagal karena ditolak presiden setelah mendengar aspirasi masyarakat," pungkas Lucius Karus.



Sumber: BeritaSatu.com