Inilah Pasal Tatib DPD yang Picu Ricuh

Inilah Pasal Tatib DPD yang Picu Ricuh
Ilustrasi sidang DPD. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / JAS Rabu, 18 September 2019 | 21:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Perebutan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mulai panas. Taktik perebuatan​ dimulai dengan pembahasan Tata Tertib (Tatib). Sejumlah nama bakal mengajukan diri sebagai calon seperti Nono Sampono, GKR Hemas, La Nyalla Mattalitti, dan Jimly Asshiddiqie.

Tatib pemilihan telah disahkan dalam sidang paripurna di gedung DPD, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Pengesahan Tatib berlangsung dalam rapat paripurna yang ricuh karena hujan interupsi yang tidak mau berbagi kesempatan untuk berbicara.
Tatib akhirnya disahkan, namun banyak anggota yang menolak tatib baru DPD tersebut.

Senator asal Riau Intsiawati Ayus memulai interupsi dengan mempertanyakan apa agenda rapat paripurna, apakah hanya mendengar laporan Badan Kehormatan (BK) mengenai tatib atau langsung pengesahan.

Namun interupsi Intsiawati tidak ditanggapi pimpin rapat yang juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam. Hal itu membuat anggota lain sahut-sahutan menginterupsi, tetapi tetap tidak dipedulikan Muqowam.

"Interupsi pimpinan ini cacat prosedur," ujar Intsiawati. "Ini pengesahan atau pembacaan laporan? Itu dulu," lanjut Intsiawati.

Senator asal Sulteng, Nurmawati Dewi Bantilan juga menyampaikan interupsi ditengah kegaduhan. Ia terus-menerus menyampaikan interupsinya dan mengatakan agenda pengesahan tatib tidak sah.

"Ini tidak sesuai prosedur. Tanggal berapa panmusnya. Ini melanggar. Ini tidak benar. Rapat tidak sah. Ini melanggar UU. Ini melanggar MD3," kata Nurmawati.

"Panmus kapan. Coba dijelaskan panmus kapan. Ini semena-mena," tambahnya.

Lagi-lagi Muqowan tidak menggubris. Di tengah hujan interupsi yang tidak henti, Muqowam malah mempersilakan Ketua Badan Kehormatan Mervin Sadipun Komber untuk melaporkan rancangan tatib. Hujan interupsi langsung mewarnai ruangan sidang. Tiap anggota DPD langsung berteriak dengan menyalakan mikrofon di meja masing-masing.

Saat itu sejumlah anggota mulai berdiri dan pindah ke meja anggota lain. Saling tunjuk pun terjadi sehingga terjadi aksi saling dorong.

Anggota DPD asal NTT Syafrudin Atasoge menyebut pangkal keributan karena bunyi Pasal 55 Ayat 1 huruf b. Disebutkan calon pimpinan tidak pernah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik yang ditetapkan Badan Kehormatan (BK) DPD. Selain itu, calon pimpinan tidak dalam status tersangka.

Dalam Pasal 55, Ayat 1 huruf a menyebutkan calon pimpinan harus menandatangan pakta integritas yang memuat tiga poin. Pertama, mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, bersih dengan menaati peraturan Tatib dan Kode Etik DPD.

Kedua, tidak melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi.

Ketiga, bersedia diberhentikan sementara oleh BK sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran sesuai poin pertama dan kedua.

Sementara dalam pasal 54 menyebutkan pimpinan DPD terdiri atas dua mewakili Indonesia wilayah Barat dan dua perwakilan Indonesia wilayah Timur. Pimpinan akan dipilih secara musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai kata mufakat maka akan dilakukan pemilihan secara pemungutan suara (voting).

"Ributnya karena ada pasal itu. Di samping pembahasan tatib tidak sesuai mekanisme yang ada," jelas Syafrudin.

Informasi yang diperoleh Suara Pembaruan menyebutkan tatib tersebut sasaran utamanya untuk menjegal GKR Hemas. Hal itu karena Hemas pernah diberhentikan oleh BK DPD karena tidak hadir rapat selama enam kali tanpa alasan.

Ketua Badan Kehormatan Mervin Komber membantah adanya pasal tersebut untuk menjegal orang tertentu termasuk Hemas. Menurutnya, pasal itu layak dimunculkan karena anggota yang memang sudah dipecat BK memang tidak layak menjadi pimpinan DPD RI.

"Wajar dong aturan itu harus ada. Masa yang sudah mendapat sanksi BK harus menjadi pimpinan lagi? Buat apa putusan BK kalau tidak dipatuhi," jelas Mervin.

Dia menegaskan tatib itu sudah dibahas menurut mekanisme yang sah di DPD. Dia menolak Tatib itu dibahas secara ilegal.
"Enggak ada itu. Semua mekanisme kita sudah lewati," tutup Mervin.​



Sumber: Suara Pembaruan