Revisi UU KPK Kilat, Formappi Nilai DPR Diskriminatif

Revisi UU KPK Kilat, Formappi Nilai DPR Diskriminatif
Lucius Karus ( Foto: Suara Pembaruan )
Yustinus Paat / AMA Rabu, 18 September 2019 | 11:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, terdapat perlakuan diskriminatif oleh anggota DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya adalah revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berlangsung "kilat" dibandingkan UU lain yang masuk dalam RUU Prolegnas.

"Ada perlakuan diskriminatif soal nasib RUU yang dibahas DPR. Banyak yang dibilang prioritas tetap saja bernasib sial karena jarang disentuh dan akhirnya ngga selesai-selesai," ujar Lucius di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Revisi UU KPK, kata Lucius, baru diusulkan menjadi inisiatif DPR pada 5 September 2019 dan langsung disahkan pada 17 September 2019. DPR, kata dia, tidak butuh waktu satu masa sidang untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.

"Ada begitu banyak RUU Prioritas yang hampir lima tahun sudah dibahas DPR tapi sampai sekarang enggak kelar-kelar seperti RUU KUHP, RUU P-KS, RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU lainnya. Revisi UU KPK yang melesat kilat dalam lintasan akhir perjalanan masa bhakti malah tak butuh waktu satu masa sidang sekalipun untuk disahkan DPR," jelas dia.

Tak heran, kata Lucius, muncul dugaan adanya kepentingan sepihak dari DPR dan pemerintah untuk agenda khusus dalam revisi UU KPK. Karena agenda khusus untuk kepentingan sepihak, DPR dan pemerintah pun seperti rider formula 1 yang mengejar finish dalam tempo yang singkat.

"Ketika ritme kerja DPR ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri dalam membahas RUU, mereka ternyata bisa all out. Sementara yang menjadi prioritas untuk publik, tak tanggung-tanggung mereka biarkan menggelantung tak tahu waktu," tandas dia.

Menurut dia, perlakuan DPR terhadap revisi UU ini menjadi bencana bagi demokrasi perwakilan Indonesia. Pasalnya, wakil rakyat gagal mengemban tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"DPR termasuk pemerintah sudah masuk dalam jebakan relasi kompromistis yang transaksional. Kalau terkait kepentingan mereka baik kursi maupun uang, maka mereka akan cepat kompromi dan sepakat meskipun mengabaikan prosedur standard proses pembahasan legislasi," ungkap Lucius. (



Sumber: BeritaSatu.com