Revisi UU KPK Disahkan, Pemerintah Berterima Kasih ke DPR

Revisi UU KPK Disahkan, Pemerintah Berterima Kasih ke DPR
Menkumham Yasonna Laoly (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (ketiga kanan), disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Utut Adianto (kiri) usai menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. ( Foto: ANTARA FOTO / M Risyal Hidayat )
Hotman Siregar / JAS Selasa, 17 September 2019 | 16:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPR dan semua pihak yang telah bekerja keras hingga disahkannya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi UU. Pemerintah sepakat adanya pengesahan RUU KPK tersebut.

“Kami mewakili presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan revisi undang-undang KPK ini," ujar Yasonna dalam penyampaian pendapat pemerintah atas pengesahan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di ruang paripurna gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.

Yasonna pun berdoa atas agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasisa memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang membantu selesainya revisi UU KPK tersebut. Padahal, sejumlah elemen masyarakat di negeri ini menolak dengan tegas revisi UU KPK sejak awal.

Dengan revisi UU tersebut, kata Yasonna, KPK kini merupakan bagian dari cabang dari kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah state absoluty agency.

“Ini dimaksudkan agar KPK masuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas yakni bagian pelaksana kekuasaan pemerintahan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut penuh semangat.

Revisi UU KPK awalnya menjadi usul inisiatif politisi Senayan. Revisi UU KPK hanya dibahas selama 13 hari.

Pengesahan revisi UU KPK ini juga dilakukan kurang dari dua pekan masa jabatan anggota dewan yang terhormat berakhir. Bahkan pembahasan revisi UU KPK dilakukan secara tertutup di badan legislasi DPR.

Sementara Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kerja KPK tidak dilibatkan membahas revisi tersebut. Anehnya, pelaksana UU yakni KPK sendiri tak diajak untuk membahas revisi UU ini.



Sumber: Suara Pembaruan