PDIP Tidak Setuju Nama Bandara Soekarno-Hatta Diganti

PDIP Tidak Setuju Nama Bandara Soekarno-Hatta Diganti
Kunjungan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, ke Bandara Internasional Soekarno Hatta Terminal 3 Ultimate didampingi oleh Dirut PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, Selasa 26 Juli 2016. ( Foto: Beritasatu.com/Chairul Fikri )
Hotman Siregar / FMB Senin, 16 September 2019 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana Angkasa Pura II yang mengganti nama diterminal II di bandara Soekarno-Hatta dengan nama perusahaan e-commerce terkemuka mendapat reaksi keras dari politisi PDIP Darmadi Durianto.

Menurutnya, penggantian nama tersebut merupakan langkah yang melecehkan nama besar proklamator negeri ini.

"Nama proklamator diganti, sangat menghina. Saya pribadi sebagai kader PDIP dan anak ideologis Bung Karno merasa terhina dengan kebijakan AP II itu," tegas Darmadi di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurutnya, ada efek jangka panjang terhadap masyarakat dengan penggantian nama tersebut. Masyarakat akan tidak lagi mengenal para pendiri bangsa, dalam hal ini adalah Bung Karno yang notabenenya adalah proklamator bangsa ini.

"Cobranding ini akan jadi branding atau mengarahkan masyarakat untuk hanya tahu ke salah satu e-commerce dan secara terang-terangan ingin menghapus nama Bung Karno dari memori masyarakat kita. Ini tidak boleh dibiarkan, sekali lagi ini pelecehan serius," tandas Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Mestinya, kata dia, pihak pengelola bandara memahami nilai historis bangsa ini secara utuh. Jangan yang dipikirkan hanya soal kepentingan bisnis saja.

"Pertimbangan AP II hanya soal uang, harusnya pikirkan juga soal nama proklamator yang mengandung nilai sejarah dan tidak akan pernah tergantikan," tegasnya.

Lebih lanjut Darmadi menyarankan agar para direksi yang mengelola bandara Soetta banyak belajar lagi tentang sejarah bangsa ini agar tidak mudah terpapar radiasi kapitalisme.

"Kita persilahkan direksi dan manajemen AP II dan traveloka belajar ke Megawati Institute dulu soal para pendiri bangsa. Kita punya sekolah pemikir dan pendiri bangsa. Jangan semuanya dinilai dengan uang dan bisa dibayar dengan uang. AP II ini sudah terpapar radiasi kapitalisme dan mesti dibersihkan radiasi itu dari tubuh dan pikiran mereka," tandasnya.[H-14]



Sumber: Suara Pembaruan