KPPOD Tidak Setuju Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat

KPPOD Tidak Setuju Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima berkas berisi saran dari perwakilan tokoh Papua, Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / AMA Kamis, 12 September 2019 | 12:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menegaskan, pihaknya tidak setuju pemekaran Papua-Papua Barat menjadi lima provinsi. Menurut Arman, pemekaran provinsi tidak akan menjawab persoalan yang terjadi di tanah Papua saat ini.

"Jika itu bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke publik, sesungguhnya bukan dilakukan dengan jalan pemekaraan provinsi karena pemekaran itu tidak menjawab persoalan pembangunan," ujar Arman di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Apalagi, kata Arman, pemerintah sedang memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Menurut dia, kebijakan ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia karena dasar hukum pemekaran daerah hanya UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Daerah.

"kalau Papua danPapua Barat diperbolehkan pemekaran, maka daerah lain bisa menuntut juga dan harus ada dasar hukum yang kuat. Kalau tidak akan dianggap ilegal," tandas dia.

Menurut Arman, yang mesti dilakukan sebenarnya di Papua dan Papua Barat adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota. Pasalnya, merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. "Pemda Kabupaten dan Kota mesti diberi perhatian soal penyelenggaraan urusan pendidikan dan kesehatan," imbuh dia.

Arman juga memgkritisi rencana penempatan orang Papua pada jabatan eselon 1 dan eselon di Kementerian/Lembaga dan Inpres Pengangkatan ASN Honorer. Menurut dia, pemerintah pusat harus mempertimbangkan baik-baik permintaan ini karena kalau dikabulkan justru melanggar prinsip merit dalam UU ASN.

"Dalam sistem merit,identitas agama dan suku, tidak menjadi indikator dalam penempatan jabatan pimpinan, jabatan fungsional dan jabatan administrasi," ungkap dia.

Sama halnya, lanjut Arman, dengan permintaan ASN honorer di tanah Papua. Pelayan publik, baik itu ASN (PNS dan PPPK) atau honorer, menurut dia, harus memiliki kapasitas dan integritas di mana pun di Indonesia, termasuk di Papua,

"Perekrutannya pun harus berbasis kompetensi yang dibutuhkan. Afirmasi terhadap Papua memang dibutuhkan, tetapi pemerintah tetap memegang teguh prinsip-prinsip merit dalam perekrutan ASN," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com