Istana Presiden di Papua, Mendagri Sebut Tak Perlu Pertimbangan DPR

Istana Presiden di Papua, Mendagri Sebut Tak Perlu Pertimbangan DPR
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 11 September 2019 | 16:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan istana presiden di tanah Papua tidak perlu meminta pertimbangan dari DPR RI. Pasalnya, istana tersebut ibaratnya gedung negara di provinsi.

"Saya kira tidak (perlu pertimbangan DPR RI), istilahnya istana itu rumah negara-lah, gedung negara yang bisa tempat kantor presiden (di setiap provinsi)," ujar ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Menurut Tjahjo sebenarnya tidak menjadi masalah jika setiap Ibu Kota provinsi mempunyai istana presiden sebagai gedung negara. Di beberapa ibu kota provinsi, saat ini sudah ada gedung negara.

"Kan kita sudah punya di Yogyakarta, kemudian gedung Grahadi ada. Di Bali ada, di Jatim ada, di Semarang ada," ungkap dia.

Apalagi, lanjut Tjahjo, dalam sejarahnya, pemerintahan Indonesia pernah pindah ke Yogyakarta dan Sumatera Barat. Menurut dia, tidak menjadi masalah jika istana presiden berada di setiap Ibu Kota provinsi. "Kan wilayahnya (kekuasaan presiden) luas," tegas Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membangun Istana Kepresidenan di Papua tahun depan setelah mendapat pemberian lahan gratis seluas 10 hektar.

"Jadi mulai tahun depan Istana ini akan dibangun," kata Jokowi di hadapan para tokoh-tokoh Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Sebelum memutuskan hal tersebut, Jokowi sempat berkonsultasi dengan anak buahnya, sebab menurut dia, istana tidak mudah dibangun di Bumi Cenderawasih. Namun ternyata, tokoh Papua sudah menyiapkan 10 hektar tanah gratis.

"Mengenai Istana Presiden, ini kan disana yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektar, gratis? Benar sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini de facto sudah diserahkan," kata Jokowi.

Janji Jokowi untuk membangun Istana Presiden di Papua muncul setelah ada pemintaan dari perwakilan tokoh adat Papua, Abisai Rollo.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Abisai Rollo meminta beberapa hal, mulai dari meminta pemekaran 5 provinsi di Papua hingga membangun istana kepresidenan di Bumi Cendrawasih.

"Pertama, minta untuk adanya pemekaran 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua. Dan ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan TPMK," kata Abisai di hadapan Jokowi.

"Selanjutnya, membangun istana presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura. Sehingga perjalanan dan berkantor di Papua. Dengan kebijakan beristana di Kalimantan tetapi juga di Papua," imbuh Abisai.



Sumber: BeritaSatu.com