Ginanjar: Jangan Rebut Jabatan Ketum Golkar dengan Kekerasan

Ginanjar: Jangan Rebut Jabatan Ketum Golkar dengan Kekerasan
Ginanjar Kartasasmita ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Robertus Wardi / WBP Jumat, 23 Agustus 2019 | 22:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Politisi senior Partai Golkar (PG) Ginanjar Kartasasmita berharap perebutan Ketua Umum (Ketum) tidak dilakukan dengan kekerasan. Perebutan ketum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi.

"Memakai kekerasaan tidak pantas dalam sebuah demokrasi. Biarkanlah proses demokrasi berjalan," kata Ginanjar di Jakarta, Jumat (23/4/2019).

Ginanjar Kartasasmita menanggapi desakan dari para loyalis salah satu Calon Ketua Umum (Caketum) PG Bambang Soesatyo (Bamsoet)‎ yang meminta segera dilakukan rapat pleno. Pasalnya sejak Pemilu tanggal 17 April 2019 sudah tidak ada lagi rapat pleno yang dilakukan PG.

‎Ginanjar menjelaskan Golkar adalah partai yang dinamis. Dinamika diantara para kader adalah hal wajar. Kalau ada ambisi atau aspirasi yang berberda dengan arus utama (mainstream) bukanlah hal yang buruk. Tapi jangan sampai menggunakan kekerasan.

"Rapat Pleno tidak mendesak. Bisa dilakukan pada saat yang tepat untuk mempersiapkan Munas. Kenapa harus terburu-buru, sih?‎ Yang penting sekarang adalah memperkuat persatuan, kekompakan dan keutuhan Partai pasca Pilpres dan Pileg. Jangan justru mendorong perpecahan," jelas Ginanjar yang mantan Menko Ekuin zaman Orde Baru ini.

Dia melihat Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto makin solid. Hal itu karena menyaksikan sendiri dukungan dari daerah-daerah. "Kita harapkan dalam Munas nanti terjadi regenerasi, dan posisi-posisi kunci makin dipercayakan kepada kader-kader muda," tutup Ginanjar Kartasasmita.

Sebelumnya, para loyalis Bamsoet melakukan unjuk rasa di kantor DPP PG pada Rabu (21/8/2019) lalu. Mereka mendesak segera dilakukan rapat pleno DPP. Informasi yang diperoleh SP menyebutkan kubu Bamsoet menginginkan Musyawarah Nasional (Munas) dilakukan sebelum pelantikan presiden baru tanggal 20 Oktober 2019 mendatang‎.



Sumber: Suara Pembaruan