Usul Penambahan Pimpinan MPR, Fahri Curiga Akan Ada Gerakan Impeachment

Usul Penambahan Pimpinan MPR, Fahri Curiga Akan Ada Gerakan Impeachment
Sidang tahunan MPR. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / WM Rabu, 21 Agustus 2019 | 21:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Walau tak secara eksplisit, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memunculkan kecurigaannya atas usulan penambahan pimpinan MPR yang dimotori oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fahri mengisyaratkan bahwa sebenarnya tak ada situasi yang menuntut penambahan kursi pimpinan MPR, atau yang disebutnya sebagai kebutuhan 'mempermanenkan pimpinan MPR'.

Kata Fahri, Undang-Undang MD3 Nomor 2 Tahun 2018 sudah jelas menunjukkan bahwa perubahan komposisi pimpinan MPR itu tak dimungkinkan. Belum lagi bila melihat praktik bekerja para pimpinan MPR  selama ini. Baginya, keanggotaan MPR memang bersifat melekat dan permanen bagi anggota DPR dan DPD. Namun tugasnya bersifat sementara dan tidak permanen. Berbeda dengan pimpinan DPR dan Pimpinan DPD yang setiap ari bekerja memimpin sidang, rapat badan musyawarah, dan rapat lainnya yang sering terjadi.

"Sementara MPR itu rapat paripurna cuma tiga. Yakni kalau mau lantik presiden, kalau mau ubah UUD, dan kalau mau ganti presiden. Cuma tiga kali," kata Fahri, Rabu (21/8/2019).

Baginya, sejauh ini tidak ada situasi yang menuntut apabila tak ada perbaikan penugasan pimpinan MPR ke depan. Sebab, selama ini tugas para pimpinan MPR hanya bersifat sementara dan seremonial semata. Secara konstitusional, tugas pimpinan MPR adalah melantik presiden di dalam sebuah forum, melakukan sidang bila ada proses impeachment, dan bila ada amendemen konstitusi.

"Dan amendemen konstitusi itu juga prosesnya juga lama. Jadi keanggotaan permanen, tapi leadership-nya tidak permanen. Itu yang saya tangkap ruhnya pasca amendemen," kata Fahri.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik pada beberapa bulan ke depan. Proses amendemen konstitusi juga sedang mencuat dan makin menguat. Hanya soal impeachment saja yang tidak jelas. Namun Fahri tak secara terbuka menyampaikan kecurigaannya bahwa usul menambah pimpinan MPR itu bisa saja terkait dengan upaya politik impeachment di masa depan.

Dirinya sendiri menilai sangat tidak rasional bila usulan penambahan itu hanya sekadar untuk kepentingan simbolik. Yakni ada perwakilan semua fraksi duduk di jajaran pimpinan MPR, yang berarti sekadar bagi-bagi kursi jabatan. Baginya jauh lebih penting menelaah ide penambahan kursi pimpinan MPR itu dari sisi fungsional.

"Kalau fungsional, tak ada fungsinya begitu," imbuh Fahri Hamzah.



Sumber: BeritaSatu.com