Golkar: Kabinet Harus Berdasarkan Kapasitas

Golkar: Kabinet Harus Berdasarkan Kapasitas
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Robertus Wardi / WM Selasa, 20 Agustus 2019 | 20:28 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar (PG) mempercayai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun kabinet yang membantunya dalam lima tahun mendatang. Golkar yakin Jokowi punya tim untuk menyeleksi calon menteri.

“Basisnya adalah pada kemampuan, kapasitas, integritas dan kualitas. Presiden berhak menolak setiap usulan jika memang dianggap tidak berkualitas,” kata Ketua Fraksi PG di DPR, Melchias Markus Mekeng, kepada SP, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ia menanggapi desakan membentuk zaken kabinet. Zaken kabinet artinya para menteri yang direkrut adalah profesional dan berkualitas.

Menurutnya, banyak kader partai politik (parpol) yang bukan sekadar pekerja partai tetapi juga profesional dalam bidang tertentu. Mereka memiliki kualitas dan kapasitas yang tidak kalah dari kalangan profesional murni. Dengan fakta seperti itu, presiden punya hak untuk mencari kader-kader partai yang profesional, ahli di bidangnya dan memiliki integritas.

“Presiden punya hak prerogatif untuk menolak usulan-usulan dari parpol jika dianggap tidak memiliki kemampuan,” tegas Mekeng.

Ketua Komisi XI DPR ini menjelaskan, para menteri yang dipilih juga harus bisa mengelola anggaran negara. Mereka harus menggunakan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien. Alasannya dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat, termasuk Indonesia, unsur pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga harus memilih dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah atau daerah serta unsur agama. Hal itu agar terlihat kebhinekaan sesuai ciri bangsa ini. Namun dia tetap menegaskan pemilihan harus tetap pada basis kualitas dan kapabilitas.

Mekeng menambahkan tugas presiden adalah sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan dan mencerdaskan bangsa ini. Presiden juga harus menjaga ketertiban dan keamanan serta ikut dalam perdamaian dunia. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, presiden harus dibantu oleh para menteri yang berkarakter dan punya kemampuan. Jika para menteri yang dipilih tidak bisa bekerja maka cita-cita yang termuat dalam pembukaan UUD tersebut tidak akan tercapai.

“Kami percaya pada kemampuan pak Jokowi memilih calon menteri yang bisa bekerja dan bisa membantu beliau untuk lima tahun kedepan,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan