Gubernur Lemhanas Berharap Isu GBHN Tidak Jadi Komoditas Politik

Gubernur Lemhanas Berharap Isu GBHN Tidak Jadi Komoditas Politik
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. ( Foto: Beritasatu.com / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / FMB Rabu, 14 Agustus 2019 | 15:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Belakangan muncul wacana untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN dianggap masih diperlukan dan untuk menghidupkannya kembali dibutuhkan amandemen UUD 1945.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, mengingatkan, sebelum menghidupkan kembali GBHN, semua pihak harus memahami dahulu tujuan dari adanya GBHN. Termasuk, apakah dengan tidak adanya GBHN tujuan nasional menjadi tidak terwujud.

"Kita bertanya, sebetulnya untuk apa sih GBHN? tujuannya apa? apakah dengan tidak adanya GBHN sekarang tidak tercapai? kalau tidak tercapai masalahnya di mana?," kata Agus Widjojo ketika ditemui saat Seminar Nasional PPRA LIX Lemhannas RI "Upaya Peningkatan Modal Manusia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Guna Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", Rabu (14/8/2019) di Kantor Lemhannas Jakarta.

Ditegaskan Agus, wacana menghidupkan kembali GBHN jangan sampai terus dibawa ke dalam ranah politik. Apalagi saat ini Indonesia sudah punya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem itu sendiri adalah pengganti dari GBHN dan sudah mulai berlaku sejak tahun 2005.

"Jadi, jangan hitam putih dan dijadikan isu-isu itu menjadi komoditas politik. Apakah RPJMN tidak bisa memadai GBHN? atau bahwa tidak ada jaminan bahwa presiden terpilih itu dalam menentukan programnya merupakan sebuah kesinambungan," ujar Agus.

Menurutnya, jika tujuan nasional belum terwujud, tentunya tidak semata-mata karena tidak adanya GBHN. Namun, harus diperhatikan bagaimana bangsa Indonesia mempraktikkan sistem perencanaan pembangunan nasionalnya sendiri.

"Mungkin persoalannya bukan semata-mata kembali kepada GBHN bahwa sekarang tidak GBHN. Mungkin prakteknya perlu lebih dicermati agar dijamin bahwa antara satu presiden terpilih dengan presiden terpilih lainnya itu memberikan kesinambungan bagi program pembangunan nasional jangka panjang. Jadi jangan belok-belok," ungkap Agus.



Sumber: Suara Pembaruan