Gagasan Hadirnya Kembali Haluan Negara Layak Dipertimbangkan

Gagasan Hadirnya Kembali Haluan Negara Layak Dipertimbangkan
Ilustrasi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / JAS Senin, 12 Agustus 2019 | 16:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kongres PDIP di Denpasar, Bali yang ditutup pada Sabtu (10/8/2019) menghasilkan sejumlah rekomendasi dan sikap politik yang diberi tajuk Solid Bergerak untuk Indonesia Raya. Salah satu poin dalam sikap politik itu adalah PDIP ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sikap politik PDIP ini memperkuat wacana amandemen terbatas terkait kewenangan MPR dalam menyusun GBHN yang telah menjadi kesepakatan MPR periode 2009-2014 melalui Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 mengenai rekomendasi untuk melakukan reformulasi Sistem Ketatanegaraan dengan menghadirkan kembali Haluan Negara.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan gagasan hadirnya kembali haluan negara model baru ini layak dipertimbangkan. Hal ini mengingat usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasionalnya, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 haruslah bersandar pada  tiga konsensus fundamental bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD sebagai hukum/norma dasar, dan haluan negara sebagai kebijakan dasar.

Dikatakan, jika Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, UUD mengandung prinsip-prinsip normatif, maka haluan negara mengandung prinsip-prinsip direktif (arahan) pembangunan nasional yang dilaksanakan.

"Saat ini haluan negara yang bersifat direktif tersebut hilang dari sistem ketatanegaraan kita sehingga arah pembangunan nasional untuk jangka panjang tidak jelas dan berakibat ketidaksinergisan pembangunan antarlembaga negara dan pemerintah pusat maupun daerah," kata Bayu kepada Suara Pembaruan, Senin (12/8/2019).

Bayu menjelaskan terdapat tiga kelompok di masyarakat dalam memandang UUD 1945 yang telah dilakukan perubahan pada tahun 1999 hingga 2002. Dipaparkan, kelompok pertama menganggap amandemen UUD dari tahun 1999-2002 telah kebablasan karena isi UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan semangat yang digagas oleh para pendiri bangsa terutama soal demokrasi dan ekonomi.

Kelompok pertama ini sampai sekarang jumlahnya masih besar dan terus menghendaki agar bangsa Indonesia kembali kepada UUD 1945 sebelum perubahan. Di sisi lain, kelompok kedua merupakan kelompok yang berpandangan UUD 1945 hasil empat kali amandemen itu sudah cukup memadai untuk digunakan dalam kehidupan kenegaraan beberapa waktu ke depan.

Dengan demikian, kelompok kedua menilai tidak perlu dilakukan perubahan lagi, dan yang terpenting adalah memastikan pelaksanaannya. Sementara di antara dua kelompok tersebut terdapat kelompok ketiga atau yang disebut kelompok jalan tengah.

Dikatakan, kelompok ketiga ini mencoba menjembatani pertengahan antara kelompok yang ingin kembali kepada UUD 1945 sebelum perubahan dan kelompok yang menganggap UUD 1945 hasil perubahan sudah memadai. Kelompok jalan tengah ini berpandangan bahwa UUD hasil perubahan tahun 1999-2002 itu sudah cukup baik, namun masih diperlukan penyempurnaan dan penataan kembali mengingat dinamika yang terjadi di masyarakat.

Menilik tiga kelompok tersebut, sikap politik PDIP yang diputuskan dalam Kongres di Bali untuk memperkuat ide melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 termasuk kategori kelompok jalan tengah.

"Di tengah kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 naskah asli dan yang ingin tetap dengan UUD 1945 sekarang," kata Bayu.

Menurut Bayu, ide kelompok jalan tengah ini telah menjadi kesepakatan MPR periode 2009-2014 yang menghasilkan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 tanggal 29 September 2014 yang lalu, yaitu rekomendasi untuk melakukan reformulasi Sistem Ketatanegaraan dengan menghadirkan kembali Haluan Negara.

Menurut Bayu, ide perubahan terbatas terhadap UUD 1945 dengan menghadirkan kembali Haluan Negara bisa saja diterima sepanjang memenuhi syarat.

"Yaitu tidak mengubah rancang bangun penguatan sistem presidensial, maksudnya adalah hadirnya haluan negara tidak akan mengubah sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta tidak menjadikan kembali Presiden sebagai mandataris MPR dan tidak akan ada sanksi pemberhentian bagi Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak melaksanakan Haluan Negara," paparnya.

Dikatakan Bayu, dari berbagai wacana yang berkembang atau disampaikan partai politik di MPR selama ini Haluan Negara yang digagas tidak mengubah sistem pemilihan presiden dan tidak disertai dengan sanksi pemberhentian bagi Presiden. Untuk itu, Bayu menilai wacana atau usulan tidak bertentangan dengan agenda penguatan sistem presidensial.

"Jadi boleh-boleh saja sepanjang mendapat dukungan mayoritas rakyat yang terwujud melalui wakil-wakilnya di MPR," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan